Dikritik, Anggaran Pengelolaan Laut Minim

Jakarta (Antara Bali) - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengkritik minimnya anggaran yang diberikan untuk pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, padahal hal itu penting guna meningkatkan kesejahteraan nelayan.

"Terjadi pengurangan anggaran untuk mengelola laut kita. Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya 0,308 persen yang berimplikasi pada minimnya upaya penyejahteraan masyarakat nelayan tradisional," kata Sekjen Kiara, Abdul Halim, Senin.

Menurut Abdul Halim, kondisi minimnya anggaran pengelolaan kelautan tersebut juga diperburuk dengan adanya kebijakan yang lebih menekankan ekspor perikanan.

Ia berpendapat, kebijakan itu berpotensi akan menggerus bahan baku perikanan dari kawasan perairan RI.

Sebagaimana diberitakan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan tren kenaikan ekspor di sektor kelautan dan perikanan harus seiring dengan peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional di Tanah Air.

"Dengan tren ekspor perikanan yang membaik, kami berharap hal tersebut bisa sejalan dengan tingkat kesejahteraan nelayan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan Yugi Prananto.

Menurut data Kadin, realisasi ekspor hasil perikanan Indonesia terus meningkat selama tiga tahun terakhir yaitu dari 2,86 miliar dolar AS pada 2010 naik menjadi 3,52 miliar dolar pada 2011 dan 3,85 miliar dolar pada 2012. (LHS)