Denpasar (ANTARA) -
Pemerintah menekankan pentingnya literasi keuangan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendongkrak penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor produktif di regional Jawa II (Yogyakarta, Jawa Timur), Bali dan Nusa Tenggara.“Ini menjadi pekerjaan rumah kami khususnya lembaga penyalur untuk terus sosialisasi agar benefit KUR tersalur lebih luas,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Riza Damanik, di sela rapat koordinasi penyaluran KUR 2025 regional Jawa II, Bali dan Nusa Tenggara, di Denpasar, Bali, Kamis.
Menurut dia, literasi menjadi penting karena menemukan sejumlah permasalahan salah satunya pemahaman pelaku UMKM.
Dalam pemaparannya, pelaku UMKM masih menganggap KUR sebagai bantuan pemerintah dan mendapat fasilitas hapus tagih oleh pemerintah.
Kemudian, UMKM masih banyak belum paham hak dan kewajiban dalam kredit KUR terutama syariah.
Tantangan lainnya, yakni administrasi dan teknis yaitu banyak calon debitur belum memenuhi syarat administrasi seperti dokumen legalitas usaha, nomor induk berusaha, BPJS Ketenagakerjaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk kredit di atas Rp50 juta.
Kemudian kesulitan verifikasi data dan dokumen termasuk pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang membutuhkan waktu.
Selain itu, tantangan lainnya, yakni calon debitur belum layak usaha, masuk kategori tidak boleh terima KUR seperti aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri, serta calon debitur terjerat pinjaman online aktif.
Berdasarkan data Kementerian UMKM, realisasi KUR 2025 secara nasional mencapai Rp228 triliun atau 76 persen hingga 3 November 2025 dari target Rp300 triliun.
Ada pun penyaluran sektor produktif mencapai 60,7 persen atau Rp138 triliun, melampaui target 60 persen.
Namun, Riza menyebutkan untuk regional Jawa II (Yogyakarta dan Jawa Timur), Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, realisasi sektor produktif belum mencapai 60 persen, tapi sudah di atas 50 persen.
Kementerian UMKM mencatat penyaluran sektor produktif KUR 2025 di regional Jawa II, Bali dan Nusa Tenggara dilaksanakan oleh 15 lembaga penyalur.
Dari jumlah itu, baru empat lembaga penyalur yang sudah mencapai target 60 persen penyaluran ke sektor produktif.
Empat lembaga jasa keuangan penyalur KUR itu yakni Bank BRI sebesar 64,5 persen sektor produktif, Bank BPD Bali mencapai 61 persen, Bank BPD DIY sebesar 61,9 persen dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Guna Prima Dana di Desa Ungasan, Kabupaten Badung, Bali sebesar 72,5 persen.
“Kita punya pekerjaan untuk akselerasi satu sampai dua bulan ini untuk mendorong penyaluran KUR ke sektor produktif agar mendapatkan dampak berganda menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi UMKM,” ujarnya pula.
