Denpasar (ANTARA) - Komando Daerah Militer IX/Udayana menyeleksi sebanyak 1.000 Calon Bintara Prajurit Karier (Caba PK) TNI Angkatan Darat Tahun 2025 tingkat Panitia Daerah (Panda) Denpasar.
Sidang Parade Caba PK TNI Angkatan Darat Tahun 2025 tingkat Panitia Daerah (Panda) Denpasar di Aula Supardi, Makodam IX/Udayana, Jalan Udayana No.1, Denpasar, Selasa, dipimpin oleh Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) IX/Udayana Brigadir Jenderal TNI Taufiq Hanafi.
Sidang parade ini diikuti oleh 1.000 peserta yang berasal dari wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Para calon yang mengikuti sidang tersebut merupakan hasil seleksi ketat dari seluruh tahapan pemeriksaan awal, yang meliputi aspek administrasi, kesehatan, jasmani, dan litpers (penelitian personel), yang telah dilaksanakan secara objektif dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca juga: Pangdam Udayana apresiasi budidaya ikan bandeng Kodim Buleleng
Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kasdam, menyampaikan sidang ini dapat menghasilkan calon prajurit terbaik, yang memenuhi syarat dan mampu menjawab tantangan tugas TNI AD ke depan.
“Sebanyak 1.000 calon mengikuti sidang parade. Ini merupakan peluang strategis dalam menjaring prajurit berkualitas yang sesuai dengan ketentuan. Calon yang dinyatakan lulus dalam tahap ini akan melanjutkan seleksi ke tingkat Sub Panpus Kodam IX/Udayana,” katanya.
Pangdam menekankan pimpinan TNI AD senantiasa berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya dengan menerapkan seleksi yang semakin selektif dan ketat.
Oleh karena itu, proses penerimaan harus dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan akuntabel, guna mendapatkan calon prajurit yang unggul dari seluruh aspek.
Baca juga: Pangdam Udayana dan ribuan muslim shalat Idul Adha di lapangan Makorem Denpasar
Lebih lanjut, Pangdam berpesan kepada seluruh panitia agar bekerja secara profesional, objektif, dan tidak mengabaikan hati nurani dalam menilai setiap peserta.
Pangdam juga mengingatkan pentingnya menghindari segala bentuk pelanggaran dalam werving (perekrutan), karena hal tersebut dapat mencederai integritas institusi dan merugikan upaya penyiapan sumber daya manusia TNI yang berkualitas.
“Apabila terdapat oknum, baik dari internal panitia maupun pihak luar, yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses seleksi, akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Pangdam.
Pangdam juga mengingatkan pentingnya menjaga kehormatan institusi TNI dengan melaksanakan proses werving secara normatif, bersih, dan transparan, demi membentuk generasi prajurit yang tangguh, profesional, dan berkarakter.*
