Denpasar (Antara Bali) - Pengamat politik dari Universitas Udayana (Unud) Dr I Gusti Putu Bagus Suka Arjawa menilai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali telah gagal menjaga etika politik akibat kesalahannya dalam mencetak surat suara calon gubernur dan wakil gubernur.
"Siapa pun yang terlibat politik harus menjaga etika, terlebih KPU sebagai penyelenggara hajatan politik. Kesalahan pencetakan suara sebagai bentuk kegagalan menjaga etika politik dan independensinya sebagai penyelenggara pilkada," katanya di Denpasar, Jumat.
Selain tidak beretika, kesalahan pencetakan surat suara itu menurut dia, melukai rasa keadilan masyarakat, terutama para pendukung pasangan Cagub-Cawagub Bali.
"Saya tidak mengerti aturan hukumnya seperti apa. Tapi dalam kasus surat suara Pilkada Bali ini jelas-jelas ada etika dan keadilan yang diabaikan" kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unud itu.
Dalam surat suara yang siap didistribusikan ke sejumlah kabupaten/kota di Bali itu terdapat logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di tengah-tengah foto pasangan nomor urut 1, Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan.
Pencantuman logo PDIP itu mendapat protes keras dari kubu pasangan nomor urut 2, Made Mangku Pastika-I Ketut Sudikerta, yang pada pilkada 15 Mei mendatang dicalonkan Partai Demokrat, Partai Golkar, dan tujuh parpol koalisi. (M038/ADT)
