Badung, Bali (ANTARA) - Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Badung, Bali melakukan rapat strategis untuk merumuskan arah kebijakan fiskal dan prioritas anggaran sesuai kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap alokasi anggaran harus berbasis pada asas manfaat maksimal yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai pondasi utama dalam penyusunan APBD,” ujar Pj. Sekretaris Badung Ida Bagus Surya Suamba di Mangupura, Kamis.
Pada rapat tersebut, TPAD Badung mengangkat beberapa isu strategis yang menjadi agenda utama dalam rapat ini mencakup antara lain optimalisasi PAD dimana TAPD menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan, khususnya dari sektor unggulan.
Rapat juga membahas peningkatan kualitas layanan dasar, kebijakan alokasi anggaran yang akan difokuskan pada peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial bagi masyarakat.
Baca juga: Pemkab Badung beri penghargaan bagi PNS berprestasi tahun 2024
Baca juga: Pemkab Badung beri penghargaan bagi PNS berprestasi tahun 2024
Surya Suamba mengatakan kolaborasi lintas sektoral penting dilakukan untuk memastikan perencanaan anggaran yang berbasis pada data empiris, berorientasi pada hasil (outcome-oriented), dan sejalan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta transparansi.
Menurut dia, hal itu penting karena perencanaan anggaran merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
“Untuk itu perlu ada upaya konsisten untuk mengarahkan anggaran ke sektor-sektor strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan,” kata dia.
Ia menjelaskan penyusunan anggaran harus mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) serta mengintegrasikan target pembangunan nasional yang relevan.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah dilaksanakan sebelumnya juga harus menjadi landasan penting untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Baca juga: Bupati Badung minta pemdes tingkatkan layanan ke rakyat
Baca juga: Bupati Badung minta pemdes tingkatkan layanan ke rakyat
“Seluruh proses ini harus dilakukan secara inklusif dan partisipatif, dengan tetap memprioritaskan program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
