Denpasar (ANTARA) - Pakar pembangunan transportasi yang tergabung dalam Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bali menyarankan lima pemerintahan daerah yang terdampak rute Trans Metro Dewata agar secara bersama mendanai operasionalnya.
“Sekarang ada lima pemerintah yang dilayani oleh Trans Metro Dewata ini, provinsi dan empat Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan), harapannya kelima pemda ini duduk bareng, berkontribusi berapa untuk memberi layanan ini,” kata Ketua MTI Bali I Made Rai Ridartha di Denpasar, Kamis.
Diketahui sejak Rabu (1/1), Bus Trans Metro Dewata yang sejak 2020 lalu dihadirkan pemerintah pusat dan dibiayai penuh itu berhenti beroperasi akibat keterbatasan anggaran.
Sementara, penggunanya mulai meningkat, bahkan sejak isu penghentiannya menyeruak sebanyak lebih dari 10.000 orang menandatangani petisi menolak bus merah itu berhenti beroperasi.
MTI Bali kemudian melihat jika Trans Metro Dewata yang dioperasionalkan PT Satria Trans Jaya itu membutuhkan biaya Rp80 miliar maka lebih ringan jika pemerintah daerah berbagi beban.
“Kalau bagi lima itu Rp16 miliar per pemerintah daerah, ini bisa jalan, pesan kami khususnya untuk Badung fiskalnya itu kuat silahkan dilayani wilayah Badung, sehingga beban dari kabupaten/kota lain yang pendapatannya tidak sebesar Badung bisa lebih ringan,” ujar Rai Ridharta.
Baca juga: Ratusan sopir Trans Metro Dewata tunggu bus operasi kembali
Trans Metro Dewata sendiri melayani enam koridor pulang pergi yaitu Sentral Parkir Kuta-Terminal Pesiapan, Terminal Ubung-Bandara Ngurah Rai, Terminal Ubung-Icon Mal Bali, Terminal Ubung-Monkey Forest, Sentral Parkir Kuta-Politeknik Negeri Bali, dan Sentral Parkir Kuta-Sentral Parkir Nusa Dua.
Apabila seluruhnya dibiayai Pemprov Bali, Rai merasa ragu karena kekuatan fiskal provinsi tidak banyak, selain itu juga perlu penyusunan mekanisme sistem penganggaran, pencairan anggaran, model bisnis, dan kemungkinan tidak semua koridor dapat diambil alih.
Oleh sebab itu jika pemerintah daerah tidak cepat mengambil alih setidaknya pemerintah pusat kembali melanjutkan proyek mereka ini.
“Kami dari MTI memberikan informasi kepada pemerintah pusat agar persoalan Trans Metro Dewata dibahas oleh setingkat menteri, informasinya sudah dibicarakan bahwa ini menjadi topik yang perlu direalisasikan,” kata Rai.
“Mudah-mudahan kalau pemerintah pusat membiayai mekanismenya bisa lebih cepat daripada pemerintah daerah karena tinggal menyambung saja, kalau dari pemda saya kira agak lama waktunya, tapi harus ada komitmen,” sambungnya.
Baca juga: Dishub Bali pertimbangkan ambil alih bus TMD buntut petisi masyarakat
Selain menyarankan pemerintah daerah berbagi beban dalam membiayai Trans Metro Dewata, MTI Bali melihat pusat dapat membantu dengan tidak membiarkan bus ini lama berhenti beroperasi.
Rai Ridharta mengingatkan bagaimana sulitnya dalam empat tahun terakhir mengenalkan masyarakat Bali soal transportasi umum, hingga akhirnya masyarakat mulai menggunakan bus ini namun justru seketika dihentikan operasionalnya.
