Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jembrana, Bali melakukan evaluasi terhadap kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) yang akan bertugas untuk pilkada.
"Yang kami evaluasi adalah kpps yang bertugas saat pileg dan pilpres lalu. Kalau kinerjanya baik akan kami tugaskan lagi untuk pilkada, namun apabila kinerjanya buruk tidak akan kami pergunakan lagi," kata Ketua KPU Jembrana I Ketut Adi Sanjaya di Negara, Sabtu.
Dia mengatakan, evaluasi itu berdasarkan pengamatan dan informasi yang terbukti terkait kinerja kpps di masing-masing tps saat pileg dan pilpres.
Menurut dia, meskipun komisioner KPU Jembrana tidak bisa langsung mengawasi tps, namun ada pihak-pihak yang membantu mengawasi kinerja kpps seperti dari bawaslu, aparat keamanan hingga masyarakat.
Pihaknya tidak menampik ada sejumlah kpps yang berkinerja buruk, meskipun mereka sudah mendapatkan bimbingan teknis hingga buku panduan.
Baca juga: KPU Jembrana minta warga lapor ke Bawaslu jika temukan pelanggaran
Baca juga: KPU Jembrana minta warga lapor ke Bawaslu jika temukan pelanggaran
"Mungkin saat mengikuti bimbingan teknis mereka tidak fokus dan tidak membaca buku panduan dengan teliti. Untuk pilkada, hal itu akan kami tekankan kepada kpps," katanya.
Tidak hanya kpps, evaluasi terhadap kinerja juga pihaknya lakukan untuk pps dan ppk, karena mereka berstatus badan ad hoc yang bisa diganti untuk setiap jenis pemilu.
"Kami sudah memiliki catatan penyelenggara pemilu yang berstatus ad hoc seperti kpps dan pps. Kalau saat pileg dan pilpres kinerjanya kurang baik, untuk pilkada tidak akan kami tugaskan lagi," katanya.
Untuk pilkada, kata dia, seharusnya kerja kpps lebih mudah karena hanya ada dua surat suara dibanding saat pileg dan pilpres dengan lima surat suara.
"Untuk memantapkan persiapan di tps, seperti sebelumnya kami akan melakukan simulasi," katanya.
Baca juga: Polres Jembrana adakan doa lintas agama untuk Pilkada
Baca juga: Polres Jembrana adakan doa lintas agama untuk Pilkada
Meskipun hanya dua surat suara untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur dan bupati-wakil bupati, dia tidak menampik potensi dinamika dan tensi politik akan lebih besar dibanding pileg dan pilpres.
Agar pilkada di Kabupaten Jembrana berjalan aman dan lancar, dia mengaku sudah melakukan koordinasi khususnya dengan aparat keamanan.
"Beberapa waktu lalu kami sudah berkoordinasi dengan Polres dan Kodim. Ternyata institusi keamanan sudah memiliki peta terkait pengamanan pilkada," katanya.
Selain pengerahan aparat keamanan, dia mengatakan, sisi religius juga akan pihaknya tempuh dengan melakukan doa bersama.
"Kami juga akan melakukan deklarasi pilkada damai bersama dengan peserta pemilu. Semoga dengan berbagai upaya yang dilakukan itu pilkada di Jembrana berjalan aman," katanya.
Untuk pilkada di Kabupaten Jembrana ada 487 tps dengan satu diantaranya merupakan tps khusus yang berlokasi di Rutan Kelas IIB Negara.
