Denpasar (ANTARA) - Kepala Dinas Sosial P3A Bali Luh Ayu Aryani menyampaikan bantuan sosial (bansos) 2024 jenis Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah mulai cair dan diterima masyarakat dengan nilai total Rp92 miliar.
“Sudah diterima masyarakat melalui bank Himbara dan PT Pos. BPNT satu bulan cair untuk 126.219 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sekitar Rp25 miliar, untuk PKH sudah tiga bulan cair total Rp67 miliar,” kata dia di Denpasar, Rabu.
Lebih rinci penerima PKH di Bali tiga bulan pertama sebanyak 105.112 KPM dengan total yang dicairkan Rp67.250.276.021, sementara BPNT sebulan pertama 126.219 KPM dengan total Rp25.243.800.000, sehingga total bantuan yang sudah cair Rp92.494.076.021.
Untuk PKH nominal masing-masing KPM berbeda tergantung kategori penerima seperti anak usia dini, lansia, ibu hamil, dan penyandang lansia mulai dari Rp900 ribu sampai Rp3 juta, sementara untuk BPNT Rp200 ribu per KPM.
Kepala Dinsos Bali menyebut jumlah penerima bansos dapat berubah dan pencairannya juga kerap tidak sesuai jadwal seperti kondisi saat ini, namun dipastikan jumlahnya setara 12 kali dalam setahun.
Baca juga: Presiden Jokowi sebut bansos pangan bantu kendalikan harga beras
Untuk 2023, pada akhir tahun Aryani mencatat total PKH yang disalurkan Rp355 miliar dan BPNT Rp389 miliar. Jumlah ini belum bisa dipastikan akan sama dengan kondisi akhir 2024 nanti.
Di setiap desa juga telah ditempatkan pendamping PKH. Mereka yang akan mendata tambahan maupun pengurangan penerima bansos 2024.
“Kita juga melakukan pengawasan. Misalkan ibu hamil memang untuk membeli susu dipantau oleh pendamping PKH. Ini untuk mengurangi beban masyarakat, artinya dia biasanya kan untuk beli kebutuhan dasar pokok, beras, pangan agar tidak kelaparan,” ujarnya.
“Diharapkan bansos tidak untuk judi, kemudian rokok. Rokok juga tidak bikin kenyang, tidak bikin sehat,” sambungnya.
Aryani juga menyampaikan agar masyarakat tidak terlarut dengan bansos 2024 ini. Mereka juga sudah menyiapkan serangkaian pelatihan kerja, termasuk tambahan bantuan modal bagi KPM yang dinilai pemerintah pusat berkompeten untuk menjalankan usaha.
Baca juga: Menkeu tegaskan Bansos itu program APBN
