Denpasar (ANTARA) - BUMD PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali mengerahkan dana tanggung jawab sosial (CSR) untuk membantu pemerintah daerah (pemda) di Pulau Dewata menekan stunting atau tengkes.
“Kami melaksanakannya secara simultan dan sudah masuk rencana kerja 2024,” kata Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma di Denpasar, Selasa.
Bank pelat merah itu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya untuk menekan stunting.
Berdasarkan Laporan Berkelanjutan pada 2021 BPD Bali menganggarkan CSR Rp12,8 miliar, mencakup delapan program antara lain pendidikan, kesehatan, seni budaya dan olahraga, serta bantuan dan program sosial lainnya, dengan CSR terealisasi 95 persen yang Rp1,79 miliar diantaranya untuk pos kesehatan.
Sedangkan pada 2022 alokasi anggaran CSR mencapai Rp13,9 miliar untuk delapan program yang sama dengan realisasi sebesar Rp13,6 miliar atau 98 persen.
Baca juga: PKK Denpasar serahkan bantuan pangan balita untuk cegah stunting
Dari total anggaran itu, pos kesehatan dianggarkan sebesar Rp511,8 juta dan terealisasi Rp476 juta atau 93 persen dari pagu anggaran.
Sementara itu berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, status gizi balita stunting di Indonesia turun dari 24,4 persen menjadi 21,6 persen. Jumlah sampel yang diambil yakni 334.848 bayi dan balita di 486 kabupaten/kota di 33 provinsi di Tanah Air.
Dari data tersebut, Provinsi Bali memiliki prevalensi balita stunting paling rendah di seluruh Indonesia yakni delapan persen.
Apabila dirinci per kabupaten, Kabupaten Jembrana memiliki prevalensi stunting paling tinggi yakni 14,2 persen dan terendah di Kota Denpasar sebesar 5,5 persen.
Pemerintah menerapkan 11 intervensi spesifik stunting yang difokuskan kepada masa sebelum kelahiran dan anak usia enam hingga 23 bulan.
Baca juga: Dinkes Bali targetkan stunting tersisa enam persen pada 2024
