Gubernur Bali lantik Inspektur PPATK jadi Bupati Klungkung

Denpasar (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya resmi melantik Inspektur di Inspektorat Pusat Pelaporan Transaksi Analisis Keuangan (PPATK) I Nyoman Jendrika menjadi Pj Bupati Klungkung menggantikan Nyoman Suwirta.

“Pada 13 Desember 2023, Mendagri telah menetapkan I Nyoman Jendrika sebagai Pj Bupati Klungkung masa jabatan paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal dilantik,” kata Sang Made di Denpasar, Sabtu.

Diketahui bahwa dalam menentukan penjabat terlebih dahulu diajukan usulan oleh Gubernur Bali, DPRD Kabupaten Klungkung, dan Mendagri, dan kemudian terpilih sosok Jendrika.

Dalam pidato pelantikan Pj Bupati Klungkung, Sang Made menyampaikan bahwa tugas Jendrika akan berat, apalagi menjadi penjabat di tahun politik, sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Pertama, orang nomor satu di Pemprov Bali itu meminta agar bupati menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan melanjutkan program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Bupati Suwirta, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan undang-undang.

“Kemudian menjaga stabilitas politik pemerintahan dan keamanan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dengan baik, sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesehteraan masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Pemkot Denpasar-Pemkab Klungkung kerja sama perkuat upaya pengendalian inflasi

Sesuai arahan Presiden Jokowi, pj bupati juga diminta melaksanakan program prioritas nasional seperti pengendalian inflasi, penuntasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mengatasi persoalan pengangguran.

“Dalam upaya mempercepat pencapaian target dari berbagai kebijakan peta tersebut, Pemkab Klungkung bisa akselerasi dengan pola ngerombo atau bergotong-royong dengan mengajak filantropis, pelaku usaha, dan stakeholder lainnya,” kata Sang Made.

Inspektur asal Buleleng itu juga diminta agar mendukung dan memfasilitasi proses tahapan pemilu dan pilkada 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjaga stabilitas politik pemerintahan dan keamanan.

“Sekarang kita ketahui pemilu telah memasuki tahapan kampanye. Kita bersyukur situasi di Indonesia khususnya di Bali sangat kondusif hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh stakeholder diimbangi juga karena karakter masyarakat Bali yang sangat patuh dengan norma yang ada dan saling menghargai, senang dengan perdamaian, ini harus terus kita jaga bersama,” ujarnya.

Baca juga: TPA Sente di Klungkung ditutup

Selain itu, tak kalah penting, ia membacakan kondisi inflasi pada November 2023 yang menjadi PR ketika angka inflasi di Pulau Dewata naik dari 2,64 persen Oktober menjadi 2,77 persen pada November 2023, sementara musim libur akan lebih banyak lagi wisatawan yang datang ke Bali sehingga membutuhkan lebih banyak pasokan pangan.

Pemprov Bali mencatat setidaknya mereka harus mampu menyediakan kebutuhan pangan bagi 6 juta jiwa, meskipun masyarakat Bali jumlahnya hanya 4,3 juta jiwa, maka itu kepala daerah diminta berpikir dan menentukan langkah.

“Kita harus mampu menyediakan ketersediaan pangan tersebut, ini dapat dilakukan dengan intensifikasi pertanian, melakukan gerakan menanam di pekarangan dan lahan kosong dan melakukan kerjasama antar daerah. Kemudian penting juga untuk memastikan kelancaran distribusi dengan rutin tentu pantau arus distribusi pangan yang keluar masuk,” ujarnya.