Denpasar (ANTARA) - Tim seleksi calon anggota KPU Bali telah menyerahkan 10 nama ke KPU RI setelah para calon dites melalui seleksi administrasi, tes tulis dan psikologi, serta tes kesehatan dan wawancara.
“Sekarang tugas timsel sudah selesai menetapkan 10 nama, selanjutnya tahap fit and propper test mencari lima besar di tangan KPU RI, kami secara elektronik sudah unggah ke Siakba jadi sudah muncul laporannya,” kata Sekretaris Tim Seleksi Anggota KPU Bali Ni Wayan Widhiasthini.
Widhi di Denpasar, Minggu menyampaikan bahwa 10 nama yang lolos tahap akhir timsel itu seluruhnya memiliki latar belakang penyelenggara pemilu.
Seperti lima orang di antaranya yang merupakan petahana KPU Bali, dan sisanya penyelenggara dari Bawaslu, KPU kabupaten/kota, dan mantan penyelenggara pemilu di Bali.
Baca juga: KPU Bali: Pemilih berganti nama dan domisili agar lapor ke dukcapil
Nama 10 besar tersebut adalah Anak Agung Gede Raka Nakula, I Dewa Agung Gede Lidartawan, I Gede John Darmawan, I Gede Putu Weda Subawa, I Gusti Ngurah Agus Dharmasanjaya, I Ketut Rudia, I Nyoman Karta Widnyana, Ketut Udi Prayudi, Luh Made Sunadi, dan Luh Putu Sri Widyastini.
Hingga saat ini tim seleksi belum mendapat informasi mengenai jadwal fit and propper test atau uji kepatutan dan kelayakan oleh KPU RI, namun tes akhir untuk menentukan lima orang anggota KPU Bali periode 2023-2028 itu akan berupa pendalaman dan wawancara.
Widhi bercerita bahwa sebelum menentukan 10 besar, tim sel melalui serangkaian proses dan menggugurkan sejumlah nama.
"Pertama yang mengakses Siakba 130-an, kemudian dalam perjalanannya yang menyetor berkas fisik sebanyak 27 orang. Kemudian kami lakukan seleksi administrasi dan tiga dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat administrasi seperti perihal surat keterangan kesehatan," ujarnya.
Baca juga: KPU tetapkan lebih 3 juta pemilih untuk Pemilu 2024 di Bali
Selanjutnya 24 orang diikutkan dalam tahap tes tulis dan psikologi hingga menghasilkan 20 besar.
Tim seleksi kemudian membawa calon anggota KPU Bali ke tahap tes kesehatan, mendengar tanggapan masyarakat baru kemudian tes wawancara yang banyak membahas kepemiluan, kepartaian, ketatanegaraan, kelembagaan, pengetahuan umum, dan juga klarifikasi terkait masukan masyarakat.
