Wabup Buleleng: Komunitas Sosial juga mitra pemerintah daerah

Singaraja, Buleleng (ANTARA) - Wakil Bupati (Wabup) Buleleng, Bali I Nyoman Sutjidra, mengajak seluruh komunitas sosial, termasuk "Buleleng Social Community" (BSC), untuk terus bermitra dengan pemerintah daerah, khususnya pada bidang pelayanan kepada masyarakat.

"Kolaborasi antara pihak swasta, pemerintah dan juga komunitas-komunitas sosial sangat penting untuk dilakukan sebagai wujud pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan," kata Sutjidra saat ditemui setelah menghadiri HUT ke-tujuh BSC 2022 di Wantilan Pantai Lovina, Kabupaten Buleleng, Sabtu.

Ia mengatakan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas sosial seperti BSC ini sangat membantu pemerintah untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat.

Selain itu, dengan kerjasama dan gotong royong, para lansia dan anak-anak yang membutuhkan bisa diberikan pelayanan sosial. "Dengan relawan-relawan yang tergabung, banyak kegiatan sosial bisa dilakukan," jelasnya.

Berbagai kegiatan sosial juga merupakan hasil sinergi komunitas sosial dalam hal ini BSC dengan dinas-dinas terkait lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng.

Seperti halnya pemberian bedah rumah yang melibatkan Dinas Perumahan, Wilayah Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) dalam pelaksanaannya. Begitu pula dengan bantuan-bantuan sosial yang bersinergi dengan Dinas Sosial (Dinsos).
     
"Termasuk data-data agar valid dikoordinasikan dengan Dinsos. Saya sangat berterimakasih khususnya dengan BSC karena BSC tidak hanya bisa bersinergi dengan dinas terkait tapi juga merangkul orang-orang baik yang peduli terhadap sesama," ucap Wabup Sutjidra.

Sementara itu, Ketua BSC Made Eka Tirtayana menyebutkan hingga di usia ke tujuh, relawan-relawan sudah tersebar di seluruh Kabupaten Buleleng. Relawan terdiri dari berbagai profesi seperti siswa, mahasiswa, kepala desa, kepala dusun dan juga didukung TNI/Polri.

Hal itu yang menguatkan BSC untuk terus bergerak ke masing-masing desa. Bantuan dan penentuan penerima didasarkan pada data-data yang diberikan oleh relawan-relawan tersebut.

"Lalu, kita hubungkan dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Sosial, sehingga tidak ada bantuan tumpang tindih. Jadi, jika ada yang belum mendapat bantuan dari pemerintah atau tercecer di data tersebut, kita yang masuk," katanya.  

Sampai dengan saat ini, BSC mendampingi 157 anak asuh. Anak asuh tersebut setiap bulannya dibiayai untuk bersekolah. Uang pembiayaan tersebut disampaikan oleh relawan setempat dengan dokumentasi yang dijadikan pertanggungjawaban ke donatur.

Selain itu, satu anak asuh dibantu oleh satu donatur dan secara berkelanjutan donatur tersebut membantu setiap bulannya. Pendampingan lansia juga dilakukan sesuai dengan hasil survei dan filter di lapangan yang belum mendapat bantuan pemerintah.

"Koordinasi tetap dilakukan dengan Dinas Sosial dan juga pemerintah desa mengenai pendampingan terhadap lansia ini," kata Eka Tirtayana.