Bank NTB Syariah dan BPD Bali bangun ATM bersama

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H Zulkieflimansyah didampingi Direktur Utama Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo saat menerima kehadiran Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Bali, I Nyoman Sudharma di Pendopo Gubernur NTB di Mataram. ANTARA/HO-Diskominfotik NTB.

Mataram (ANTARA) - Bank NTB Syariah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali bekerjasama membangun layanan ATM bersama untuk kemudahan transaksi perbankan.

"Ini salah satu bentuk kerjasama yang akan dilakukan dengan BPD Bali. Kita juga menjajaki beberapa kerjasama perbankan lain," kata Direktur Utama Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo saat bertemu Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma, dalam keterangan tertulis di Mataram, Minggu.

ATM Bersama Bank NTB Syariah dan BPD Bali ini akan menghilangkan kekhawatiran adanya kendala transaksi keuangan selama berada di NTB. Kukuh menambahkan Bank NTB Syariah membuka peluang kerjasama seluas luasnya mengingat kesamaan dan keragaman masyarakat Bali dan NTB.

Baca juga: BI dan BPD Bali perluas QRIS di RSUP Sanglah

Sementara itu, Dirut BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan beberapa bidang kerjasama tersebut di antaranya pariwisata, ekonomi berbasis UMKM, industri perhubungan dan perbankan lainnya. Ia berharap implementasi kerjasama nantinya dapat memberikan keuntungan bagi kedua daerah.

"Kita akan lakukan sesegera mungkin untuk membangkitkan perekonomian Bali dan NTB," terangnya.

Sementara itu, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah mengatakan pertemuan ini adalah tindaklanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bali dan NTB yang ditandatangani Maret lalu bersama Gubernur Bali Wayan Koster.

"Semoga sesuai dengan harapan kita semua. Khusus ekonomi, banyak yang bisa dikerjasamakan antar kedua bank milik daerah ini," katanya.

Baca juga: Gubernur minta BPD Bali lebih progresif majukan ekonomi daerah

Sebelumnya Zulkieflimansyah bersama Gubernur Bali Wayan Koster menyepakati kerja sama enam bidang strategis. Antara lain pariwisata, perindustrian dan perdagangan, koperasi UKM, perhubungan, kelautan dan perikanan serta pertanian dan ketahanan pangan.

Kesepakatan kerjasama yang ditandatangani para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kedua pemerintah provinsi itu akan terus dikawal dan dikembangkan.