"Dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK maka peserta bisa memperoleh manfaat yang luar biasa, baik itu pekerja di sektor formal maupun informal," kata Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Bali Denpasar Mohamad Irfan di Denpasar, Kamis.
Apalagi, lanjut dia, dengan adanya peningkatan manfaat program melalui PP Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Baca juga: BPJAMSOSTEK Denpasar bagikan "corona safety kit" sambut K3
Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong semakin banyak sektor informal atau yang tidak berstatus aparatur sipil negara (ASN) untuk menjadi peserta program-program BPJAMSOSTEK.
"Kami rutin menyosialisasikan mengenai manfaat program BPJAMSOSTEK, khususnya bagi pekerja informal agar dapat terlindungi dari berbagai risiko pekerjaannya," ucapnya.
Irfan pun mendorong pemberi kerja, baik swasta maupun pemerintah daerah yang mempekerjakan tenaga non-ASN agar dapat mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJAMSOSTEK.
Baca juga: BPJAMSOSTEK Denpasar berikan penghargaan pada perusahaan jasa konstruksi
BPJAMSOSTEK Cabang Bali Denpasar mewilayahi lima kabupaten/kota di Provinsi Bali yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana dan Buleleng.
Menurut dia, hal yang dilakukan tersebut sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menakhodai BPJAMSOSTEK dalam mencapai tujuannya memberikan perlindungan menyeluruh dan kesejahteraan kepada pekerja Indonesia dan keluarganya.
Presiden Joko Widodo telah melantik jajaran Direksi BPJAMSOSTEK untuk periode 2021-2026 di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (23/2).
Sebelumnya, dalam keterangan tertulisnya, Anggoro menyatakan dirinya dan jajaran direksi diberi amanah langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk mengelola dana pekerja yang besar ini dengan integritas yang tinggi, tata kelola yang baik dan tentu saja harus tetap inovatif.
Baca juga: BPJAMSOSTEK Cabang Bali Denpasar raih anugerah badan publik kualifikasi "Informatif"
"Kami juga akan melakukan digitalisasi jaminan sosial karena ada 3 tantangan utama yang harus kami hadapi, yaitu peningkatan cakupan peserta, peningkatan manfaat dan layanan bagi pekerja, dan optimalisasi hasil investasi dana pekerja," ujarnya.
Anggoro juga menyoroti relasi yang baik harus dijaga dengan pemangku kepentingan baik eksternal, seperti dengan kementerian dan lembaga, juga dengan jajaran Dewan Pengawas sebagai perwakilan pemangku kepentingan di internal, karena akan sangat membantu dalam mewujudkan visi dan misi ke depan.
Jajaran Direksi BPJAMSOSTEK periode 2021-2026 ini terbagi dalam enam direktorat yang masing-masing dijabat oleh direktur yang berkompeten dalam bidangnya.
Dalam menjalankan tugasnya, Anggoro telah menyusun jajaran Direktur teknis yang membidangi Direktorat Kepesertaan, Direktorat Pelayanan, Direktorat Pengembangan Investasi, Direktorat Keuangan, Direktorat Perencanaan Strategis, dan Direktorat Umum & SDM.
