Bali bangkit dari COVID-19 dan resesi

Denpasar (ANTARA) - Belakangan, isu resesi begitu menyeruak ke permukaan, apalagi di tengah paparan Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung satu semester lebih.

Sebuah media mainstream/utama pada edisi 6 November 2020 menyebut "Bali paling merana, ekonomi minus 12 persen lebih". Media itu mengutip data dari BPS. Nah, apakah hal itu berarti Bali mengalami resesi? Mari, telusuri data BPS itu sambil menyandingkan dengan data lain dari BI, OJK, dan sebagainya.

Diakui atau tidak, secara ekonomi, wilayah paling parah terpapar COVID-19 adalah wilayah pariwisata, seperti Bali, karena wilayah pariwisata itu berharap masyarakat berwisata, sedangkan COVID-19 justru meminta masyarakat di rumah saja.

Itu mirip dengan wilayah paling parah terpapar COVID-19 dari sisi kesehatan, yakni wilayah perkotaaan, seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan sebagainya, karena wilayah perkotaan memang memiliki masyarakat dengan mobilitas (keluar rumah) sangat tinggi.

Sebagai wilayah pariwisata, Bali tentu paling terdampak COVID-19 secara ekonomi. Hal itu dibenarkan denan data pertumbuhan ekonomi Bali yang sempat terkontraksi pada angka minus 10,98 persen, padahal kontraksi ekonomi dalam waktu yang sama secara nasional di kisaran minus 8 persen.

Tapi, kondisi Bali yang paling merana itu sudah dapat dikatakan resesi? Dalam "kacamata" ekonomi makro, resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika produk domestik regional bruto (PDRB) menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif dalam satu tahun, baik selama dua kuartal maupun lebih.

Dalam rilis pada 5 November 2020, BPS Bali mencatat total perekonomian Bali pada triwulan III-2020 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai sebesar Rp55,37 triliun. Atau, jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp36,44 triliun.

Dengan capaian tersebut, BPS mencatat ekonomi Bali triwulan III-2020 tercatat tumbuh sebesar 1,66 persen jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q). Capaian ini mencerminkan ekonomi Bali yang secara perlahan kembali berdenyut di tengah tekanan pandemi COVID-19.

Memang, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali triwulan III-2020 tercatat tumbuh negatif sedalam -12,28 persen. Namun, ekonomi Bali triwulan III-2020 tercatat tumbuh sebesar 1,66 persen. Jadi, data BPS itu mencatat kontraksi ekonomi Bali itu tidak sampai berlangsung selama delapan bulan, apalagi setahun.

Baca juga: Oktober, Bandara Ngurah Rai layani 231.586 penumpang

Dari sisi produksi, BPS Bali juga mencatat struktur ekonomi Bali pada triwulan III-2020 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yang mencatat kontribusi terbesar hingga 17,46 persen. Dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 54,06 persen.

Secara nasional, Bali mungkin bisa dikatakan paling parah, tapi hal itu tidak berlangsung sampai setahun. "Pertumbuhan 1,66 persen (qtq) ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan II-2020 yang -7,24 persen (qtq)," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho di Denpasar, Bali, Jumat (6/11/2020).

Menurut Trisno Nugroho, perekonomian Bali pada triwulan III 2020 mulai menunjukkan pemulihan, yang tercermin dari pertumbuhan sebesar 1,66 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (qtq). Nilai PDRB juga naik dari Rp35,84 triliun pada triwulan II menjadi Rp36,44 triliun pada triwulan III 2020.

"Perbaikan ini seiring dengan implementasi strategi pemulihan ekonomi yaitu penerapan tatanan kehidupan baru atau program CHSE (clean, healthy, safety, and environment), khususnya di sektor pariwisata. Mulai dibukanya wisatawan domestik mendorong lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi, dan industri pengolahan juga mencatat pertumbuhan positif yakni 3,41 persen (qtq), 3,64 persen (qtq), dan 3,4 persen (qtq)," ujarnya.

Dari 17 lapangan usaha, BI Bali mencatat 11 di antaranya tercatat tumbuh positif dengan tiga pertumbuhan tertinggi dialami lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 3,98 persen (qtq), diikuti sektor jasa lainnya 3,86 persen (qtq), dan informasi dan komunikasi 3,78 persen (qtq).

Trisno Nugroho mengakui jika dilihat secara pertumbuhan tahunan (yoy), Bali masih mengalami kontraksi 12,28 persen atau lebih rendah dari triwulan II sebesar -11.02 persen. "Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara level terjadi peningkatan dibanding triwulan II 2020, nilai PDRB Bali pada triwulan III-2020 ini masih jauh di bawah nilai PDRB triwulan III 2019," katanya.

Namun, Trisno menambahkan pemulihan akan berlanjut pada triwulan IV 2020, seiring dengan perkiraan membaiknya kondisi pariwisata, khususnya wisatawan domestik. Hal ini terkonfirmasi dari indikator utama jumlah kedatangan penumpang domestik di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang mencapai 121.937 orang pada Oktober 2020, atau tumbuh 32,77 persen (mtm).

Baca juga: QRIS Unggul bagi UMKM hingga Pemulihan Ekonomi Bali


Pariwisata, Pertanian, Perikanan

Optimisme pemulihan ini juga terkonfirmasi dari pengolahan big data Google Trends yang mencerminkan bahwa minat wisatawan domestik dan wisman ke Bali sangat besar, dengan pencarian travel di Bali tercatat lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia maupun destinasi wisata lainnya di kawasan Asia.

"Peluang ini harus dioptimalkan, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, sehingga pemulihan aspek ekonomi dan kesehatan dapat berjalan secara pararel," ucapnya.

Untuk mempercepat pemulihan, tambah Trisno, penerapan teknologi dan digitalisasi merupakan sebuah keharusan di era tatanan kehidupan baru.

"Adanya kebiasaan baru dan kesadaran terhadap penularan wabah COVID-19, memaksa konsumen (dan juga produsen) untuk cenderung menggunakan teknologi dalam kesehariannya," ucapnya.

Seperti halnya pada saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), industri e-commerce menjadi tulang punggung bagi aktivitas perdagangan di sektor riil agar tetap hidup.

"Pelaku bisnis sebaiknya mengubah pola pikir untuk lebih mempertimbangkan aktivitas bisnis secara daring. Secara bertahap, sektor informal maupun pedagang di pasar tradisional juga akan dapat beralih ke arah teknologi digital pada industri e-commerce," ucapnya.

Saran lain datang dari Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar (7/11/2020), yakni agar Bali memperbesar porsi sektor perikanan dan pertanian.

"Kami juga harapkan wisatawan domestik mulai kembali memenuhi Bali. Kami menawarkan apa yang bisa kami bantu dan kami akan dukung, supaya ekonomi Bali cepat bangkit," kata Wimboh yang pernah menjabat Kepala Perwakilan Bank Indonesia di New York (2012) itu dalam pertemuan dengan Gubernur Bali dan Direksi BPD Bali serta bank BUMN di Kantor Regional 8 OJK itu.

Baca juga: Ketua OJK-Gubernur bahas upaya pemulihan ekonomi Bali

Wimboh Santoso yang sebelumnya juga melakukan pertemuan dengan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat di Labuan Bajo, NTT (6/11) itu, menegaskan bahwa perekonomian Bali yang didominasi pariwisata perlu berbagai upaya untuk mendorong sektor ekonomi lain seperti perikanan dan pertanian menjadi menjadi alternatif pemulihan ekonomi di Bali.

Hal itu dibenarkan Gubernur Bali Wayan Koster. "Kami perkirakan sektor pariwisata baru pulih di 2022 atau di 2023 sehingga dibutuhkan bantuan semacam pinjaman lunak dari pemerintah untuk membantu mereka agar tidak bangkrut atau melakukan PHK," katanya.

Selama ini, OJK sangat kooperatif dalam mendukung berbagai program dan kebijakan Pemprov Bali, termasuk dalam menerapkan kebijakan stimulus ekonomi dari OJK dan pemerintah.

"Untuk sektor ekonomi lain seperti perikanan dan pertanian, kami juga sudah mendorong UMKM dan koperasi untuk melakukan ekspor langsung ke berbagai negara," katanya.

Secara nasional kebijakan, restrukturisasi kredit yang dikeluarkan OJK pada Maret lalu telah berhasil menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Hingga 5 Oktober 2020, realisasi restrukturisasi kredit sektor perbankan mencapai Rp914,65 triliun untuk 7,53 juta debitur yang terdiri dari 5,88 juta debitur UMKM senilai Rp361,98 triliun dan 1,65 juta debitur non UMKM senilai Rp552,69 triliun.

Dukungan dalam bentuk lain juga datang dari BRI. Pemimpin Wilayah BRI Denpasar Ida Bagus K Subagia (kanan) yang membawahi Bali, NTB, dan NTT, dengan mengajak LKBN ANTARA untuk bersinergi guna mendorong pemulihan ekonomi Krama/Masyarakat Bali melalui sosialisasi program BUMN perbankan itu secara lebih optimal lagi.

"Kami memiliki beberapa program andalan, seperti KUR super mikro, agen keliling BRILink semacam mini bank yang dikelola pihak ketiga, web pasar, dan beberapa program CSR untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Bali, namun masyarakat masih banyak yang belum memahami program andalan BRI itu," katanya saat menerima Kepala Biro LKBN ANTARA Bali Edy M Ya'kub dalam pertemuan 'media visit' di kantor BI Kanwil Denpasar (2/11/2020).

Menurut putra daerah Karangasem, Bali itu, masyarakat perlu sosialisasi program agar paham pelayanan BRI yang sebenarnya, sehingga tidak selalu komplain dan tidak mudah termakan hoaks, karena itu pihaknya mengajak ANTARA untuk bersinergi guna mendorong pemulihan ekonomi di Pulau Dewata.

"Misalnya, Program Bantuan Pemerintah Untuk Usaha Mikro (BPUM) yang berupa berbagai bentuk KUR hingga KUR super mikro yang mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui pinjaman tanpa agunan dengan plafon maksimal Rp10 juta yang bunga-nya ditanggung pemerintah hingga akhir tahun (Desember). Calon debiturnya, pekerja ter-PHK atau pemilik usaha produktif yang belum pernah menerima KUR," ujarnya, sambil menjelaskan program BRILink, web pasar, CSR, dan program lain.

Ajakan dalam 'media visit' itu disanggupi Kepala Biro LKBN ANTARA Bali Edy M Ya'kub. "Kepentingan media itu memang tidak jauh dari kepentingan publik, apalagi ANTARA sebagai kantor berita yang secara nasional memasok konten informasi kepada media. Jadi, informasi apapun akan kami wartakan, apalagi penting untuk publik Bali," tutur Edy yang juga bersinergi dengan Pemprov Bali untuk pengendalian COVID-19 (aspek informasi kesehatan) di Pulau Dewata.