Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menjaring 1.016 konten hoaks dan misinformasi tentang virus corona baru (COVID-19) selama pandemi di Indonesia. Data Kominfo itu dihimpun per 5 Agustus 2020.
"Ini menimbulkan kesalahpahaman bagaimana kita berhadapan dengan COVID-19," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rosarita Niken Widiastuti, saat seminar "Pentingnya Informasi Benar di Masa Pandemi" yang diadakan secara virtual, Jumat.
Kementerian mengkhawatirkan informasi yang menyesatkan mengenai virus corona dan penyakit COVID-19 bisa berdampak fatal pada kesehatan, juga aspek kehidupan lainnya.
Staf Ahli Menteri Kominfo bidang hukum, Henri Subiakto, menyatakan di era pendemi ini, masyarakat bukan hanya berhadapan dengan virus corona, namun juga infodemik, informasi yang berlebihan tentang sesuatu, dalam hal ini COVID-19.
Baca juga: Peneliti: "Virus infodemik" bisa turunkan kepercayaan otoritas kesehatan
Untuk itu, literasi digital perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki keterampilan untuk menyerap informasi, termasuk bagaimana cara mengecek fakta (fact checking).
Kominfo sejak beberapa tahun belakangan memanfaatkan bantuan mesin pengais untuk melacak konten hoaks dan kabar misinformasi yang beredar di dunia maya.
Setelah melakukan verifikasi dan validasi fakta, konten yang berlabel hoaks atau misinformasi akan dipublikasikan di situs resmi Kominfo yang disertakan artikel tentang informasi yang benar.
Berkaitan dengan penegakan hukum mengenai kasus hoaks, kementerian bekerja sama dengan kepolisian untuk individu yang menyebarkan hoaks.
Sementara untuk konten, Kominfo akan meminta penyelenggara platform untuk menurunkan konten-konten yang terindikasi hoaks.
Kominfo juga menggalakkan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi sebagai upaya gotong royong antara pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menangkal hoaks melalui edukasi dan kesadaran privasi, dan di sisi lain mengajak UMKM memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan bisnisnya.
