Lapor Wapres, Erick: proses vaksin COVID-19 halal harus jadi prioritas

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir melaporkan tentang proses vaksin halal kepada Wakil Presiden KH Maruf Amin dan menyebut proses vaksin halal harus menjadi prioritas di masa pandemi COVID-19.

"Saya melaporkan kepada Bapak Wakil Presiden tentang proses vaksin halal yang harus menjadi prioritas untuk kita dan sekaligus melaporkan progres perkembangan vaksin," kata Erick dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dalam laporannya kepada Wapres KH Ma’ruf Amin, Erick mengatakan Indonesia akan mendapat 30 juta dosis vaksin COVID-19 pada akhir tahun 2020 dan 300 juta dosis untuk 2021.

Vaksin tersebut merupakan hasil kerja sama beberapa BUMN farmasi dengan lembaga dan instansi farmasi mancanegara seperti PT Bio Farma (Persero) dengan Sinovac Biotech yang berasal dari Cina.



Sinovac sendiri sudah berkomitmen menyediakan 20 juta dosis vaksin pada akhir tahun ini apabila proses uji klinis tahap 3 berjalan lancar. Sedangkan untuk tahun depan, akan diproduksi hingga 250 juta dosis untuk Indonesia.

Selain itu, Erick juga melaporkan bahwa PT Kimia Farma  telah menggandeng perusahaan asal UEA, Grup 42 (G42) dan akan memperoleh 10 juta dosis vaksin pada akhir 2020, kemudian ditambah lagi sebanyak 50 juta dosis yang akan diterima Indonesia pada akhir kuartal I-2021.

"InsyaAllah, akhir tahun ini ada 30 juta (vaksin) dan tahun depan ada 300 juta. Tetapi sebagai catatan, dari total kita dapatkan 330 juta mungkin 340 juta," ujarnya.



Erick mengingatkan jumlah tersebut dirasa belum mencukupi kebutuhan untuk melakukan vaksinasi massal masyarakat Indonesia. Proses vaksinasi COVID-19 diperlukan dua kali suntikan untuk setiap individu sehingga dari jumlah tersebut, baru hanya memenuhi kebutuhan vaksinasi terhadap 170 juta orang saja.

Maka dari itu Pemerintah juga melakukan penjajakan dengan lembaga-lembaga kesehatan seperti Koalisi untuk Kesiapan dan Inovasi Epidemi (CEPI), badan kesehatan dunia (WHO), Unicef, serta perusahaan-perusahaan farmasi multinasional lainnya seperti Astrazeneca, Cansino, dan Pfizer.

"Semua dijajaki. Kalau sampai 70 persen bisa tercover, kita harapkan di 2022 atau bahkan 2021, 30 persen bisa didapatkan," kata Erick.



Selain bekerja sama dengan luar negeri, Erick juga sampaikan bahwa terus berupaya menghasilkan vaksin dalam negeri yakni Vaksin Merah Putih yang melibatkan lembaga Eijkman, Balitbangkes Kementerian Kesehatan, perguruan tinggi negeri, serta Bio Farma.

Erick juga menyampaikan bahwa Indonesia tak mungkin hanya mengandalkan vaksin yang diperoleh dari kerja sama dengan lembaga dan instansi dari luar negeri mengingat daya tahan vaksin hanya selama enam bulan sampai dua tahun. Oleh karena itu, pembuatan Vaksin Merah Putih juga menjadi prioritas utama pemerintah, dan ditargetkan dapat mulai diproduksi pada 2022.

"Saya sampaikan kepada Wapres bahwa vaksin merah putih ini prioritas. Dari informasi didapatkan, insyaAllah, uji-klinis tahap 1 dan 2 bisa berjalan tahun depan sehingga pada 2022 kita mulai produksi Vaksin Merah Putih," kata Menteri BUMN tersebut.