Jakarta (ANTARA) - Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA memastikan aspek keselamatan dan kesehatan para karyawan dan wartawan menjadi prioritas utama sejak pandemi COVID-19 melanda di Tanah Air.
"Prioritas utama tetap kesehatan, maka ketika awal Maret virus masuk ke Indonesia, teman-teman redaksi sudah menerbitkan SOP tentang liputan," kata Direktur Pemberitaan LKBN ANTARA Akhmad Munir melalui diskusi daring di Jakarta, Selasa.
Sejak SOP tersebut diterbitkan redaksi ANTARA, pengawasan dan pengaturan dilakukan secara ketat terkait peliputan para insan pers baik teks, foto dan video di lapangan.
Bagi pewarta teks, kata mantan Kepala Biro ANTARA Jawa Timur tersebut, tugas liputan masih bisa terbantu di tengah pandemi karena adanya webinar via Zoom, Youtube dan lain sebagainya.
Baca juga: ANTARA gelar pameran foto "Kilas Balik" virtual perdana
"Namun untuk foto dan video memang agak terkendala karena teman-teman harus turun ke lapangan," kata Cak Munir sapaan akrabnya, dalam diskusi daring yang diadakan ANTARA dengan tema 'Aman dan Sehat Kala Bekerja: Wartawan Garda Terdepan Industri Media'.
Bagi wartawan yang harus bertugas di lapangan, LKBN ANTARA memfasilitasi mereka dengan Alat Pelindung Diri (APD) di antaranya masker, sarung tangan, hand sanitizer, baju hazmat, alat pelindung wajah, suplemen untuk meningkatkan imun tubuh dan sebagainya agar terhindar dari paparan virus corona atau COVID-19.
"Jadi prioritas kami adalah kesehatan dan keselamatan jurnalis sampai sekarang," ujar mantan Ketua PWI Jawa Timur tersebut.
Hingga saat ini, ANTARA masih melakukan sejumlah evaluasi terkait pengetatan protokol kesehatan, sebab terdapat pewarta yang bertugas di lapangan yang terpapar COVID-19.
Baca juga: Peran media massa di era media sosial dikupas lewat diskusi virtual
"Semuanya sedang tertangani dengan baik, semuanya orang tanpa gejala. Oleh karena itu perlu evaluasi agar pengetatan protokol kesehatan dilakukan dengan lebih baik lagi," katanya.
Secara umum ia berpandangan bahwa fenomena tersebut juga dialami oleh semua media massa, terutama yang bertugas di lapangan.
"Terutama untuk kebutuhan foto dan video," ujar dia.
Terakhir, kata Munir, sebagai kantor berita negara, selama pandemi ANTARA lebih banyak atau fokus pada produksi terkait upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan COVID-19 sekaligus mendorong akselerasi pembangunan ekonomi.
Baca juga: DPR: ANTARA berperan strategis tangkal hoaks COVID-19 (+zoom meeting: SOP "Normal Baru" Bali)
Dalam diskusi daring itu, Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan, menegaskan bahwa wartawan itu memang rentan terpapar COVID-19, karena secara natural mmg selalu ingin ada di lokasi, termasuk saat ada bencana.
"Solusinya, perusahaan media perlu punya SOP perlindungan, baik yang bersifat antisipasi, seperti penyediaan masker, hand sanitizer, hingga APD, lalu bila ada yang terkena harus dikendalikan agar jumlahnya tidak bertambah banyak. Kalau jumlah karyawan yang terpapar ada 4-5 orang itu masih wajar, karena sifat natural tadi, apalagi fotografer dan videografer, tapi kalau sampai puluhan karyawan itu berarti sudah terkait kredibilitas perusahaan," katanya.
Senada dengan itu, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers Agus Sudibyo mengatakan wartawan adalah profesi yang tidak bisa berhenti di saat pandemi COVID-19 sedang melanda.
"Justru diharapkan bekerja lebih keras dalam memasok informasi, termasuk hiburan kepada masyarakat. Profesi wartawan saat ini, sama halnya dengan posisi dokter yang terus bekerja untuk menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan banyak pihak, sebab, pada saat masa-masa di tengah pandemi COVID-19 ini kebutuhan akan informasi makin besar akibat masyarakat jarang keluar dan hal itu hanya dapat dilakukan oleh wartawan," katanya.
Oleh karena itu kesadaran akan pentingnya posisi wartawan tersebut terutama di tengah pandemi disadari betul oleh sejumlah negara-negara demokrasi.
Sebab, negara-negara demokrasi menyadari untuk menghadapi pandemi COVID-19 komunikasi publik menjadi kunci penting. Oleh karena itu, wartawan dan media massa dibutuhkan sekali keberadaannya.
"Dengan kondisi tersebut, komunitas pers nasional mengharapkan perhatian negara terhadap industri pers sebagaimana yang telah ditunjukkan negara-negara demokratis lain," katanya.
