Gubernur Tak Ingin Iuran Ritual Membebani

Negara (Antara Bali) - Gubernur Bali I Made Mangku Pastika tak menginginkan umat Hindu di daerahnya terbebani iuran untuk kegiatan ritual keagamaan.

"Kalau ada iuran, umat yang ekonominya mampu saja ditarik lebih, sedangkan yang benar-benar tidak mampu, kalau bisa digratiskan," katanya di Negara, Kabupaten Jembrana, Minggu.

Gubernur menghadiri ritual keagamaan "Mamungkah Padudusan Agung Ngusaba Nini Ngusaba Desa" di Pura Puseh, Desa Adat Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana.

Setibanya di tempat acara, dia sempat terkejut saat disambut "jagabaya" atau pengaman upacara di Pura Puseh yang bertubuh gempal dan berpenampilan ala patih pada zaman kerajaan.

Gusti Kade Sukadana selaku panitia upacara itu melaporkan kepada Gubernur bahwa ritual tersebut menelan biaya Rp500 juta. Dana itu dihimpun dari warga desa adat itu, donatur, dan dana "punia" atau kas pura.

Menanggapi laporan tersebut Gubernur terheran. "Saya berharap dana upacara setingkat Madyaning Utama ini tidak dikumpulkan dengan paksaan, apalagi sampai utang," kata mantan Kapolda Bali itu.

Ia berpendapat bahwa kalau pengumpulan dana dilakukan dengan cara memaksa dan utang, maka upacara itu akan jatuh pada tingkatan "nistaning nista".

Menurut dia, ritual keagamaan Hindu tak bisa dilihat pada kemeriahan dan kemewahannya, melainkan yang lebih penting adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas spiritual umat.

Oleh sebab itu, dia mendorong Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Agung Desa Pekraman untuk membuat aturan tentang upacara keagamaan yang tidak memberatkan umat.

Ritual di Desa Adat Medewi itu juga dihadiri Bupati Jembrana I Putu Artha dan Wakil Bupati I Made Kembang Hartawan.(*/T007)