Balikpapan (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menemui para tokoh masyarakat dan tokoh adat Kalimantan Timur untuk membahas pemindahan ibu kota ke dua kabupaten di provinsi tersebut.
"Ada sebuah transformasi pindahnya budaya kerja kita, pindahnya pola pikir kita. Ini bukan hanya memindahkan lokasi," kata Presiden Joko Widodo di salah satu restoran, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa.
Pertemuan itu adalah salah satu agenda dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kalimantan Timur pada hari Selasa dan Rabu (18/12).
Presiden Jokowi bertemu dengan sekitar 30 orang pemuka adat didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
"Saya sudah sampaikan kepada para menteri agar kita instal apa yang dibutuhkan," kata Presiden.
Presiden Jokowi pada hari ini dijadwalkan untuk meninjau calon lokasi ibu kota negara di kawasan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT International Timber Corporation in Indonesia (ITCI), Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Baca juga: Presiden ingin ibu kota baru dibangun berkonsep "smart metropolis"
Lokasi ibu kota baru berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Di lokasi ibu kota baru itu, pemerintah menyiapkan lahan seluas 180.000 hektare. Selain untuk areal ibu kota negara, lahan tersebut dialokasikan untuk berbagai sarana pendukung, termasuk kawasan hijau. Untuk kantor kementerian dan lembaga negara, butuh lahan 4.000—6.000 hektare. Pembangunan tahap pertama mencakup area inti, yakni lahan seluas 4.000 hektare.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa mengatakan bahwa pemerintahan ibu kota baru berbentuk provinsi baru seluas total 256.000 hektare.