Pemkab Badung raih dua penghargaan terkait pengadaan barang/jasa

Badung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, berhasil meraih dua penghargaan nasional dalam bidang pengadaan barang/jasa tahun 2019.

"Dua penghargaan tersebut diserahkan Rabu (6/11) kemarin di Jakarta, saat kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang merupakan instansi pembina pengadaan barang/jasa pemerintah," ujar Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Badung, I Gusti Made Dwipayana, saat dikonfirmasi dari Mangupura, Kamis.

Pada kesempatan itu, Pemkab Badung berhasil memperoleh dua penghargaan sekaligus yaitu, National Procurement Award 2019 atas Komitmen dan dukungannya kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Badung dalam Peningkatan Level Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sampai dengan tingkat kematangan 9/9 atau Level 3 (Pro Aktif).

"UKPBJ Badung merupakan satu-satunya Kabupaten penerima award kematangan UKPBJ tingkat 9/9 Level 3 pro aktif se-Indonesia," kata Made Dwipayana.

Sedangkan penghargaan kedua yang berhasil diperoleh Kabupaten Badung adalah National Procurement Award 2019 pada kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE:2014 berdasarkan tingginya komitmen, dedikasi dan implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Gusti Made Dwipayana mengatakan, keberhasilan Badung dalam meraih dua penghargaan tersebut tidak terlepas dari komitmen dan dukungan dari pimpinan Kabupaten Badung yaitu, Bupati I Nyoman Giri Prasta dan Wabup I Ketut Suiasa beserta DPRD Badung terhadap keberadaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Badung.

Selain itu, menurutnya penghargaan tersebut berhasil diraih berkat kerja keras seluruh jajarannya yang telah memastikan pelaksanaan pengadaan di Badung berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan.

"Penghargaan ini bukanlah akhir dari segalanya, tapi sebagai motivasi bagi kami untuk bekerja lebih keras lagi demi Kabupaten Badung, khususnya bagi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah yang memerlukan dukungan kami dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah," katanya.