Denpasar (ANTARA) - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto mengatakan terkait dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019, akan mendapat pengamanan dari aparat TNI dan tidak boleh ada hambatan dalam pelaksanaannya.
"Tentunya nanti itu ada pelantikan sekaligus jadi peristiwa besar untuk bangsa ini, kita sebagai aparat, khususnya TNI harus mengamankan hal itu, dan tidak boleh ada hambatan," kata Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, di Denpasar, Rabu.
Benny mengatakan bahwa sebagai aparat negara harus loyal kepada institusi. Jika ditemukan adanya gangguan, menurutnya semua sudah ada SOP yang mengatur.
Selain itu dari aparat juga tentu ada tindakan persuasif dan antisipasi apabila terjadi gangguan. Pihaknya menegaskan tentu akan tetap mengedepankan tindakan persuasif.
"Kalau ada gangguan, tentu ya itu sudah ada SOP nya, sudah ada tindakan dan kita antisipasi itu semua, apapun tindakan kita kedepankan persuasif selama masyrakat mau diajak persuasif," jelasnya.
"Kalau misalnya tidak, ya apa boleh buat, ada Undang - undang yang mengatur itu semua, apalagi masyarakat Bali paham betul, aman stabilitas daerah menjadi jaminan kesejahteraan bagi masyarakat Bali," tambahnya.
Perihal BKO pengamanan ke wilayah Jakarta dan Wamena, pihaknya menjelaskan bahwa untuk saat ini belum ada perintah dan sedang memfokuskan ke masing - masing wilayah.
"Tidak ada yg ke Jakarta, kita standby di wilayah masing - masing, untuk membackup juga teman - teman kepolisian, sedangkan untuk satuan yang berangkat belum ada, baru satuan cadangan pusat, kami masih di kewilayahan, kita doakan mudah - mudahan berjalan aman semua," jelas Benny.
