Golkar: Ketua umum jabat menteri tidak melanggar aturan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Golkar Robi Anugrah Marpaung menegaskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar tidak melarang ketua umum menjabat menteri dalam kabinet.

"Ketua Umum yang menjabat menteri, tidak melanggar aturan," kata Robi dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Pernyataan Robi itu menjawab pernyataan politisi senior Golkar Lawrence Siburian yang menyebut ketua umum dilarang merangkap jabatan di pemerintahan.

Robi mengatakan dalam aturan Partai Golkar dan hukum positif di Indonesia tidak ada larangan ketua umum menjadi menteri.

"Dalam sejarah Partai Golkar ketua umum rangkap jabatan di pemerintahan bukan pada saat ini saja," ujar Robi.

Dia mengingatkan saat Golkar dipimpin Sudharmono, yang bersangkutan juga menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara.

Selain itu, saat Akbar Tanjung menjadi Ketua Umum juga menjabat Menteri Sekretaris Negara kemudian menjadi Ketua DPR RI.

"Bahkan kanda M Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum Partai Golkar merangkap sebagai Wakil Presiden," tutur dia.

Dia menilai pernyataan Lawrence Siburian adalah manuver serangan yang dilakukan menjelang pelaksanaan Munas Golkar.

"Sayang komentar dan gerakan yang dibangun tidak mengacu pada AD/ART dan aturan Partai," ucapnya.

Dia juga menegaskan larangan ketua umum menjabat menteri tidak bisa dipakai untuk menekan mempercepat pelaksanan Munas Golkar dan menjatuhkan kepengurusan Partai Golkar.

"Kami peringatkan kepada senior partai Lawrence Siburian agar lebih hati-hati memberikan pendapat di depan umum," kata dia.

Dia meminta Lawrence sebagai senior di Partai Golkar sekaligus senior dalam dunia hukum senantiasa merujuk kepada aturan partai dalam mengemukakan pendapat.

"Kurangnya kursi Partai Golkar di parlemen tidak ada kaitannya dengan posisi ketua umum di kementerian, melainkan sebagian caleg partai Golkar tidak sungguh-sungguh bekerja mengambil hati rakyat. Bang Lawrence Siburian tentunya paham karena beliau termasuk caleg DPR RI di daerah pemilihan Sumut 1," ujarnya.

Dia mengatakan sebagai partai yang memiliki ideologi karya kekaryaan Partai Golkar sangat tepat berada di pemerintahan. Golkar menurutnya, juga pantas mendapat jabatan strategis.

"Sebagai partai pertama pengusung dan memenangkan Presiden Jokowi, Golkar sangat pantas mendapatkan jabatan menteri strategis dan jatah yang lebih," ujarnya.

Baca juga: Partai Golkar ingin Pimpinan MPR secara proporsional
Baca juga: Partai Golkar santai sikapi wacana menteri kabinet