Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid menyebut Partai Golkar santai saja menyikapi wacana pengisian menteri kabinet dengan menyerahkannya kepada Presiden terpilih Joko Widodo serta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Partai Golkar santai saja. Tidak terburu-buru meminta-minta jatah menteri kabinet. Soal usulan calon menteri itu kewenangan ketua umum. Kami mempercayakan kepada ketua umum untuk membicarakannya dengan Presiden," kata Meutya Hafid pada diskusi "Polemik: Ribut Rebut Kursi Menteri" yang diselenggarakan sebuah radio swasta, di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Aziz Syamsuddin dukung Airlangga Munas Golkar Desember 2019
Baca juga: Bambang Soesatyo galang dukungan dari ormas
Menurut Meutya Hafid, Partai Golkar sejak awal sudah mendukung Joko Widodo dan pada pancalonan Joko Widodo sebagai presiden, Partai Golkar mengusungnya bersama PDI Perjuangan bersama beberapa partai lainnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI menegaskan, bahwa Partai Golkar mempercayakan kepada Presiden terpilih Joko Widodo yang tentuna akan mengakomodasi partai-partai politik pengusungnya secara proporsional. "Pak Jokowi adalah seorang insinyur, tentunya dia memiliki pemikiran dan penghitungan secara rigit soal kursi menteri itu," katanya.
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu menjelaskan, bahwa Presiden terpilih Joko Widodo akan lebih mengetahui bagaimana dan seperti apa menteri kabinet yang dibutuhkan untuk pemerintahannya di periode kedua.
"Pak Jokowi juga tentu lebih mengetahui bagaimana pembagiannya secara proporsional. Bagaimana membangi untuk Partai Golkar sebagai partai di urutan kedua," katanya.
Sementara itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mengakui bahwa ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, telah mengusulkan 10 nama kadernya kepada Presiden terpilih Joko Widodo. Namun, Daniel menyatakan, tidak tahu siapa saja 10 nama kader PKB yang diserahkan Muhaimin Isknadar.
Daniel juga menyebut, bahwa usulan 10 nama kader PKB ang diusulkan tersebut, berbeda dengan usulan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). "PKB dan PBNU, meskipun massanya sama-sama kader NU, tapi perjuangannya berbeda, sehingga usulannya juga berbeda," katanya.
