Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Denpasar, Bali menggenjot pemerataan akses keuangan berupa pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa usai menghadiri rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 bersama Gubenur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia, di Balai Kartini, Jakarta, Jumat.
Pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartanto ini bertajuk "Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah".
Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkecil kesenjangan inklusi akses keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maupun perkotaan dan pedesaan.
Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan saat ini Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), terus gencar menggali UMKM yang potensial, agar terdata dan dapat tersentuh oleh program-program TPAKD Kota Denpasar.
"Sebanyak 32.626 UMKM yang terdaftar di Kota Denpasar menurut data rekap terakhir pada Juli 2024, ini akan terus didorong oleh Tim TPAKD Kota Denpasar dibantu dengan Dinas terkait untuk memanfaatkan berbagai program Kredit Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP) di bidang pertanian, pelatihan dan pengembangan UMKM.
Pembiayaan tersebut diprioritaskan kepada pelaku perempuan dan disabilitas, selain itu Gerakan Bangkit Pasar Digital (Gerbang Padi) di bawah naungan Perumda Pasar dengan target meningkatkan transaksi metode QRIS.
Arya Wibawa juga menyampaikan komitmen pemerintah kota untuk terus berupaya melakukan pemerataan akses dan edukasi keuangan kepada seluruh warga Kota Denpasar.
"Melalui program-program yang dirancang sesuai segmen, kebutuhan, dan bidang usaha, kami berkomitmen untuk terus berupaya secara masif dan konsisten, demi tercapainya pemerataan akses keuangan di seluruh Kota Denpasar, dan kami harap seluruh elemen masyarakat dapat betul-betul memanfaatkan program-program ini," katanya.
Dalam arahannya, Menteri Airlangga Hartanto menekankan pentingnya pemerataan akses keuangan hingga di seluruh pelosok daerah di Indonesia karena membawa dampak pada kemajuan UMKM serta berimbas pada kestabilan ekonomi makro.
"Pemerataan akses keuangan bukanlah hanya sekedar hal teknis, lebih jauh merupakan bagian dari keadilan sosial, untuk itu kami mendorong semua kepala daerah untuk dapat melihat potensi UMKM yang ada di daerahnya agar mendapatkan akses pembiayaan," ujar Airlangga Hartanto.
