Denpasar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali meminta kalangan media di Pulau Dewata dapat menyampaikan pemberitaan terkait kepemiluan dengan lebih kreatif dan mengedukasi masyarakat.
"Sebaiknya jangan hanya pembaca disuguhkan pemberitaan yang monoton bersumber dari pihak KPU dan Bawaslu saja," kata Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat menjadi narasumber dalam Workshop Peliputan Pasca-Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019, di Denpasar, Kamis.
Lidartawan mencontohkan informasi yang menarik untuk disampaikan pasca-pencoblosan kepada publik seperti kisah perjuangan para petugas penyelenggara pemilu merampungkan rekapitulasi di tingkat desa maupun kecamatan.
"Jadi teman-teman media tidak saja membuat berita yang hanya berisi kumpulan data-data perolehan suara atau berdasarkan perspektif untuk mencari pemenang pemilu," ujar mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli itu.
Meskipun demikian, dia tidak memungkiri peran media yang ikut mengangkat pemberitaan petugas KPPS yang meninggal dan sakit, sehingga akhirnya bisa direspons oleh pemerintah daerah.
Secara umum, Lidartawan melihat rekan-rekan media di Bali cukup memiliki etika kesopanan dan komunikasinya bagus, serta tidak ada yang terlalu "miring" pemberitaannya soal pemilu.
"Memang ada juga beberapa media, yang menggunakan analisis sendiri, tanpa feedback dari kami, khususnya mengenai isu penggelembungan suara. Yang sesungguhnya disebabkan karena kesalahan input hasil rekapitulasi hasil rekap kecamatan dan sudah kami jelaskan," ucapnya pada acara yang digelar oleh Dewan Pers tersebut.
Lidartawan menjamin jajaran penyelenggara pemilu di Bali telah bekerja dengan baik dan benar. Bahkan dia sendiri sudah mendatangi 25 kecamatan dari 57 kecamatan di Pulau Dewata saat rekapitulasi di tingkat PPK.*
Dalam workshop yang diikuti puluhan awak media itu juga menghadirkan narasumber Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dan anggota Dewan Pers Jimmy Silalahi
Baca juga: Dewan Pers minta media lakukan rekonsiliasi pasca-Pemilu
Baca juga: Dewan Pers ingatkan media tidak gunakan medsos sebagai rujukan
Baca juga: Media massa versus media sosial diantara #2019GANTIPRESIDEN
Baca juga: Dewan Pers: pers harus ikut tangkal hoaks dan ujaran kebencian
