Nusa Dua, (Antaranews Bali) - Presiden Joko Widodo menyoroti masih rumit dan berbelitnya prosedur bagi petani untuk mendapatkan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit, yang hal tersebut telah sering dikeluhkan oleh para petani.
"Saya minta peremajaan kebun kelapa sawit dipercepat Pak Menko (Ekonomi-red), cek prosedurnya betul, kalau banyak syaratnya maka coret saja. Satu aja cukup prosedurnya. Masak ruwet, ngurus pencairan uang saja? Yang penting peremajaan bisa segera dilaksanakan, sehingga kesejahteraan petani bisa ditingkatkan," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan membuka "14th Indonesia Palm Oil Conference (IPOC)" di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin.
Orang nomor satu di Indonesia itu meminta agar prosedur pencairan dana peremajaan sebesar Rp25 juta untuk setiap hektare perkebunan kelapa sawit bisa dibuat sesederhana mungkin, yang penting akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan.
Dengan peremajaan tersebut, lanjut dia, juga akan dapat mendukung peningkatan produktivitas hasil perkebunan sawit. Misalnya untuk petani plasma maupun independen, yang satu hektare biasanya memproduksi 3-4 ton, bisa naik jadi 6 ton, bisa naik 9 ton.
Presiden juga berpesan agar memaksimalkan penggunaan teknologi kelapa sawit. Hal tersebut dinilai penting karena sektor kelapa sawit kerap menuai kritik dari kalangan lembaga swadaya masyarakat. "Mulai dari biji harus terus dikembangkan yang unggul dengan teknologi supaya buahnya lebih banyak. Jangan kalah dengan tetangga kita. Katanya Malaysia satu hektare bisa 12 ton, kita masih 5-8 ton. Kejarlah, masak kita kalah, sama-sama pintarnya. Sini 'kan banyak yang jago-jago tentang ini," ucapnya.
Di sisi lain, Jokowi mendorong akselerasi pensertifikatan lahan sawit, sepanjang bukan merupakan lahan sengketa. Dari kunjungannya ke Banyuasin maupun ke Riau, memang sertifikat sudah diserahkan, namun kurang cepat juga.
"Yang dimarahin 'kan saya, kalau saya datang ke desa, ini bagaimana pak, lama sekali. Memberi sertifikat pada rakyat lama-lama, apa yang dicari? Saya percaya yang hadir di sini semuanya cinta kelapa sawit, semuanya ingin produksi terus bertumbuh. Saya juga ingin agar semuanya cinta lingkungan dan ingin memastikan bahwa kelapa sawit turun berperan dalam pencapaian SDGs sesuai dengan tema IPOC 2018 ini," ujarnya.
Selain itu, menjaga harga kelapa sawit tetap stabil di pasar dunia, menurut Jokowi bukan persoalan mudah di tengah produksi kelapa sawit yang cukup besar mencapai sekitar 42 juta ton dalam setahun.
"Negara kita tidak bisa membuat kebijakan agar harga kelapa sawit naik karena itu sudah harga pasar internasional, sama juga dengan harga karet. 42 juta ton itu 'guede' sekali, sekilo dua kilo bisalah saya beli dengan harga tinggi," selorohnya.
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono menyampaikan rasa bangganya karena Presiden Jokowi sangat mendukung dan mendorong industri sawit di Indonesia dengan berbagai kebijakan, seperti melalui peningkatan ekspor dengan membuka pasar-pasar non tradisional, penerapan mandatory biodiesel B20, peningkatan produktivitas kebun rakyat melalui peremajaan dan dorongan SDM perguruan tinggi yang mendukung industri sawit.
"Bahkan Bapak Presiden terjun langsung melakukan penanaman peremajaan kelapa sawit rakyat. Menurut saya, belum pernah ada Presiden RI yang sampai menanam langsung seperti itu," ucapnya.
Presiden juga dinilai sangat aktif mengkampanyekan industri sawit Indonesia di luar negeri, khususnya pada negara-negara tujuan ekspor, bahkan Presiden "pasang badan" terhadap bentuk perlindungan perdagangan minyak sawit, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat. "Saya sering mendengar hal ini dari Menteri, dan bahkan Presiden tak segan-segan mengancam yang menghambat perdagangan sawit Indonesia," katanya.
Joko tidak memungkiri situasi pasar sawit saat ini memang kurang baik, sebagai dampak dari situasi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian, ditambah perang dagang antara China dan AS, yang suka tidak suka juga memberikan dampak pada perekonomian Indonesia.
Demikian juga devisa ekspor untuk 2018 kemungkinan mencapai Rp21 miliar dolar, atau sedikit turun dibandingkan tahun lalu karena faktor harga yang turun dibandingkan tahun 2017.
"Kami mendukung penuh kebijakan presiden untuk melakukan penundaan izin baru dan evaluasi perizinan serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit melalui Inpres No 8 Tahun 2018," katanya pada acara yang dihadiri sekitar 600 peserta dari unsur petani kelapa sawit hingga pebisnis yang berhubungan dengan kelapa sawit itu.
