Jumlah pelanggaran di udara-perairan Indonesia turun empat tahun terakhir

Jakarta (Antaranews Bali) - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, jumlah pelanggaran wilayah udara dan perairan di Indonesia oleh negara asing mengalami penurunan selama empat tahun terakhir.

"Pelanggaran wilayah di NKRI memang masih terjadi, tapi sekarang angkanya terus menurun," kata Panglima TNI saat memaparkan pencapaian Empat Tahun Kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, di Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, dalam waktu satu tahun terakhir TNI melaksanakan penindakan kepada pelaku pelanggaran wilayah teritorial NKRI yang dilakukan oleh 25 pesawat asing dan empat kapal asing.

"Sepanjang empat tahun terakhir, TNI berhasil mendeteksi sekaligus menghalau pelaku pelanggaran wilayah teritorial NKRI oleh 286 pesawat asing dan 26 kapal asing," ujarnya. 

Dalam memperkuat aksi penindakan terhadap pelanggaran wilayah teritorial NKRI, lanjut Hadi, TNI juga menambah sejumlah alutsista canggih. 

"Tahun depan akan kembali kami terima berbagai alutsista canggih, seperti  peluncur roket multilaras, MLRS, Astros, Rudal Track, kapal selam, LPD dan pesawat tanpa awak," ujar Hadi.

Untuk memperkuat wilayah di daerah pelosok, TNI juga menambah kekuatan baru dalam rangka menyingkronisasi dengan agenda pembangunan nasional.

"Penambahan kekuatan yang dilaksanakan adalah pembentukan Divisi Infanteri III Kostrad di Sulawesi Selatan, Koarmada III dan Pasukan Maritim III di Sorong dan pembentukan Koopsau III di Biak," tuturnya. 

Selain melaksanakan misi Operasi Militer Perang (OMP), kata dia, TNI juga melaksanakan misi Operasi Militer Selain Perang (OMSP), antara lain, membantu Kementan mencetak sawah agar swsembada pangan nasional dapat tercapai, membantu penanggulangan terorisme, melaksanakan tugas perdamaian dunia, membantu penanggulangan bencana alam dan lainnya. 

OMSP yang dilakukan oleh TNI, yakni membantu membangun jalan Trans Kalimantan sepanjang 719,50 km dari 849,76 km yang direncanakan; pembagunan jalan Trans Papua; penanggulangan bencana alam, di Pidie (2016), banjir bandang di Garut 2016, Erupsi Gunung Agung Bali 2017, erupsi Gunung Sinabung 2017, banjir di Bima 2017, penanggulangan karhutla di Sumatera dan serta bantuan bencana gempa bumi dan tsunami di Sulteng 2018. (WDY)