Denpasar (Antaranews Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika menginstruksikan pejabat di lingkungan pemerintahannya menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan dalam bekerja mengentaskan kemiskinan.
"Data memegang peran yang amat penting, dan sekaligus kompas kita dalam melangkah sehingga kita tidak tersesat. Dengan itu pembangunan yang kita lakukan akan tepat sasaran," kata Pastika saat menerima paparan Kepala BPS Provinsi Bali terkait hasil pembangunan daerah Bali di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, dengan data BPS dijadikan acuan oleh para pejabat struktural mulai dari eselon dua hingga eselon empat, sehingga program kerja yang disusun benar-benar menyentuh langsung dalam upaya pengentasan kemiskinan di Bali.
Tidak hanya itu, Pastika juga meminta agar data BPS diteruskan ke Bupati/Wali Kota se-Bali dan selanjutnya akan dibahas dalam rapat evaluasi yang akan digelar dalam waktu dekat ini.
"Mari kita fokus bekerja. Rumuskan dan tentukan langkah yang nyata untuk mengurai kemiskinan di Bali," ucap mantan Kapolda Bali itu.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Adi Nugroho dalam paparannya menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dilansir BPS Bali pada 2 Januari 2018, bahwa jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan) pada bulan September 2017 di Bali mencapai 176.480 orang (4,14 persen).
Jumlah tersebut turun sebesar 3.650 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2017 yang berjumlah 180.130 orang (4,25 persen).
Selain itu, selama periode Maret 2017-September 2017, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebanyak 3,58 persen, turun menjadi 3,46 persen pada September 2017.
Demikian halnya persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 5,45 persen pada Maret 2017 menjadi 5,42 persen pada September 2017.
"Penghitungan estimasi ini berangkat dari pengukuran secara sampel yang dihitung dua kali dalam setahun yaitu bulan Maret dan September, bulan Maret mewakili musim panen dan September mewakili musim paceklik," ujarnya.
Adi Nugroho mengemukakan, penghitungan konsep kemiskinan secara makro berdasarkan pada konsep yang digunakan BPS berdasar pada kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, di samping itu pengukuran kemiskinan di Indonesia menggunakan konsep moneter yang memandang kemiskinan sebagai kekurangan penghasilan (uang) yang ditunjukkan oleh kemampuan pengeluaran rumah tangga.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Bali juga menyampaikan untuk daerah perkotaan faktor perumahan, beras dan upacara keagaamaan menjadi tiga hal yang paling berpengaruh dalam membentuk garis kemiskinan.
Sedangkan untuk di desa, beras, perumahan dan rokok kretek filter menjadi tiga hal utama yang berpengaruh dalam membentuk garis kemiskinan.
Pada akhir paparannya, dia menyampaikan berdasarkan keadaan pada Maret 2017, tiga besar Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi di Bali adalah Kabupaten Karangasem dengan tingkat kemiskinan sebesar 6,55 persen, di posisi kedua Kabupaten Klungkung sebesar 6,29 persen dan Kabupaten Buleleng di peringkat ketiga dengan besaran angka kemiskinan 5,74 persen. (WDY)
