Karangasem (ANTARA) - Program pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Musrenbang RKPD) 2024 Kabupaten Karangasem, Bali.
"Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus menjadi perhatian serius Pemkab Karangasem. Seluruh peserta Musrenbang dapat berperan aktif, bersinergi, berdiskusi memberikan masukan, kritik dan saran dalam penyusunan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem 2024," kata Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa di Karangasem, Bali, Kamis.
Wabup Artha Dipa mengatakan untuk mengentaskan kemiskinan dibutuhkan solusi yang inovatif serta terobosan dari semua pihak dengan menggunakan potensi-potensi yang ada.
Ide-ide tersebut, katanya, juga untuk mendukung tujuan utama pembangunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari indikator makro ekonomi suatu daerah.
Indikator itu terdiri atas laju pertumbuhan ekonomi, persentase kemiskinan, IPM, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat pemerataan pendapatan (Gini Rasio).
Saat ini, kemiskinan di Kabupaten Karangasem masih menduduki posisi tertinggi di Bali, dimana sebagian besar bekerja pada sektor pertanian dengan penghasilan rendah, serta tingkat pendidikan yang rata-rata di bawah SMP.
"Kondisi IPM Karangasem juga masih cukup rendah dibandingkan kabupaten/kota di Bali. Dari empat indikator IPM, yang perlu mendapat perhatian adalah rata-rata lama sekolah masyarakat yang baru mencapai angka 6,67 tahun," ujar Artha Dipa.
Orang nomor dua di Pemkab Karangasem tersebut mengungkapkan bahwa kontribusi paling tinggi untuk laju pertumbuhan ekonomi di wilayah itu sejatinya berada pada sektor pertanian.
"Selanjutnya, disusul oleh sektor transportasi pergudangan dan penyediaan akomodasi makan minum sebagai dampak dari aktivitas sektor pariwisata," ujarnya.
Melihat potensi yang ada, terutama dari sektor pertanian dan pariwisata, dalam Musrenbang RKPD ia menyampaikan perlu adanya upaya inovatif untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki.
"Untuk itu, fokus pembangunan harus diarahkan mendorong dan mengoptimalkan kinerja sektor pertanian, terutama melalui komoditas unggulan daerah dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui hilirisasi," tutur Artha Dipa.
Ia mengatakan hal ini harus dilakukan secara terintegrasi lintas sektor, didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai untuk menunjang sektor pertanian dan pariwisata.
