Mensos: Pencairan PKH Tidak Terganggu Awas Gunung Agung

Karangasem (Antara Bali) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memastikan proses pencairan program keluarga harapan (PKH) berupa bantuan sosial nontunai di Provinsi Bali tidak akan terganggu dengan status awas Gunung Agung.

"Semua masih sesuai jadwal Kemensos dan himpunan bank negara sebagai penyalur bansos PKH nontunai tetap memaksimalkan keluarga penerima manfaat yang tersisa," kata Khofifah di Kabupaten Karangasem, Bali, Rabu.

Pencairan akan berjalan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan dan saat ini tinggal menyisir sisa untuk tahap tiga yakni Agustus-September.

Khofifah menambahkan Provinsi Bali menerima bantuan sosial dari pusat sebesar Rp283,6 miliar yang untuk lima jenis bantuan, yaitu PKH, beras sejahtera, bantuan pangan nontunai, bansos disabilitas, dan bansos lansia.

Adapun jumlah keluarga penerima manfaat PKH di Bali sebanyak 48.052 penerima yang sebagian besar ada di Kabupaten Buleleng disusul Karangasem dan Tabanan.

"Mudah-mudahan bansos ini bisa sedikit membantu meringankan beban para pengungsi," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga memastikan bahwa logistik untuk warga di sekitar Gunung Agung baik yang di Karangasem, Klungkung, Buleleng, maupun Bangli yang sedang mengungsi hingga saat ini masih mencukupi.

Dia menuturkan Kementerian Sosial akan terus berkoordinasi dengan koordinator pengungsi Pemerintah Provinsi Bali maupun Dinas Sosial masing-masing kabupaten untuk memastikan logistik seluruh pengungsi tidak kekurangan.

Dari data Kementerian Sosial, sedikitnya dibutuhkan 23,5 ton beras per hari untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh pengungsi Gunung Agung.

"Intinya jangan sampai ada pengungsi yang tidak terpenuhi kebutuhan permakanan karena logistik habis. Ini harus menjadi perhatian serius karena pergerakan dan besarnya jumlah pengungsi," ujarnya.

Kementerian Sosial, lanjut Khofifiah, juga telah mengerahkan sumber daya manusia, baik dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten, Taruna Siaga Bencana, maupun pilar sosial lainnya di Provinsi Bali dan provinsi yang berdekatan, yaitu NTB dan Jawa Timur.

"Bantuan yang disalurkan untuk pengungsi telah mencapai Rp4,8 miliar berupa bahan makanan, tenda, dan perlengkapan pengungsian," katanya.

Bantuan lain yang juga diberikan Kementerian Sosial kepada para pengungsi berupa layanan dukungan psikososial di 16 titik lokasi pengungsian.

Layanan itu diberikan guna mengatasi trauma psikologis yang dialami warga di lokasi pengungsian berupa terapi psikososial, pelayanan konseling, psikoedukasi, serta penguatan-penguatan sosiopsikologis lainnya. (WDY)