Mangupura (Antara Bali) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, mengunjungi DPRD Badung, Bali untuk mempelajari cara pengelolaan anggaran daerah setempat, sehingga dapat diterapkan lebih lanjut di daerah itu.
"Tujuan kami melakukan studi banding ini untuk mempelajari program kerja Badan Anggaran DPRD Badung, yang nantinya dapat diterapkan di Kabupaten Karawang mengenai Rancangan KUA/PPAS untuk APBD perubahan Tahun 2017," kata Wakil Ketua DPRD Karawang, H. Budianto di Mangupura, Senin.
Pihaknya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi pengelolaan anggaran dan pendapatan Pemerintah Kabupaten Badung. "Kami sangat kagum dengan pendapatan Badung yang setiap tahunnya meningkat jauh," ujarnya.
Ketua Komisi III DPRD Badung, Putu Alit Yandinata mengatakan, Pemkab Badung memiliki program inovatif dibidang kesehatan seperti masyarakat digratiskan melalui program Kartu Badung Sehat (KBS).
"Kemudian dibidang pendidikan siswa kelas lima SD diberikan fasilitas laptop gratis. Jadi kepemimpinan bupati yang sekarang sangat luar biasa. Kebetulan bupati kami adalah mantan Ketua DPRD Badung dua periode, jadi beliau sudah sangat paham, semua bisa terakomodasi," katanya.
Pemerintah Kabupaten Badung lanjut Alit Yandinata, juga memberikan dana hibah kepada masyarakat, baik untuk kepentingan upacara keagamaan maupun pembangunan fasilitas umum. "Kami di Dewan juga diberikan mengelola dana hibah masing-masing Rp8 miliar. Jadi kalau mau dikasi kelompok-kelompok atau sekaa boleh tapi tetap atas persetujuan bupati," ujarnya.
Ia mengatakan, Kabupaten Badung yang menjadi tujuan pariwisata dunia sangat konsen dalam pengembangan pariwisata. Penghasilan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Pemerintah Kabupaten Badung lanjutnya, sangat membantu menunjang peningkatan pendapatan daerah setiap tahunnya.
"Dahulu Tahun 2009 pendapatan Badung hanya miliaran saja. Kami kemudian berpikir kualitas dan kuantitas perampungan, hingga hasilnya terus meningkat mencapai Rp5 triliun," kata Alit Yandinata. (*)
