Jakarta (Antara Bali) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) perlu diperkuat kelembagaannya agar manajemen pengelolaan perbatasan semakin baik.
"Kita perlu penguatan BNPP," ujar Wiranto dalam Rakor Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 yang dihadiri Wapres Jusuf Kalla, Mendagri/Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan sejumlah pejabat kementerian, TNI serta Polri, di Jakarta, Rabu.
Wiranto yang juga merupakan Pengarah BNPP mengatakan perlunya penguatan BNPP ini sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dan Perpres Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP yang harus semakin diperkuat.
Menurut Wiranto, BNPP memiliki tugas yang berat karena harus berkoordinasi dengan hampir seluruh kementerian dan lembaga. Dalam kaitan tersebut BNPP memerlukan manajemen pengelolaan perbatasan yang lebih baik.
Wiranto mengingatkan saat ini paradigma pengelolaan perbatasan bukan lagi hanya mengenai pertahanan saja, melainkan juga sebagai wilayah di mana sumber dayanya perlu dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Pada bagian lain, Mendagri Tjahjo Kumolo yang juga merupakan Ketua BNPP mengatakan sejauh ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibantu oleh TNI beserta kementerian lain sudah membangun seluruh wilayah perbatasan.
Menurut Tjahjo, pembangunan infrastruktur ekonomi di wilayah perbatasan bahkan 99 persen telah selesai.
"Hal ini sebagaimana arahan bapak Presiden dan Wakil Presiden di awal masa kabinet bahwa perbatasan harus selesai dalam dua tahun," kata Tjahjo. (WDY)
