Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengajak jajaran organisasi perangkat daerah di lingkungan pemprov setempat untuk tertib administrasi dalam mengelola aset agar dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.
"Capaian opini WTP dihasilkan berkat kerja keras perangkat OPD dengan seluruh jajaran yang mampu mengelola keuangan di masing-masing OPD dengan baik," kata Sudikerta saat melaksanakan inspeksi mendadak ke Dinas Kehutanan Provinsi Bali di Denpasar, Rabu.
Capaian tersebut juga merupakan penghargaan atas komitmen, integritas, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan di Provinsi Bali.
"Karena itu perlu dilaksanakan kontrol terus-menerus agar bisa mempertahankannya," ucap orang nomor dua di Bali itu.
Sudikerta menekankan agar dilaksanakan kepatuhan terhadap pengelolaan aset, juga terkait UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Mengacu pada UU tersebut, terjadi peralihan kewenangan bidang kehutanan ke tingkat provinsi, banyak aset yang masih belum tertata dan termanfaatkan dengan baik.
"Saya ingin tegaskan agar tertib administrasi ini terus berjalan dan terus kita tingkatkan kualitasnya di masa-masa mendatang," kata Sudikerta.
Di sisi lain, dia juga mengajak para ASN terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung keberlanjutan program Bali Mandara yang sudah dinilai menunjukkan kinerja sangat baik oleh masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Wagub Bali didampingi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali I GN Wiranatha dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ida Bagus Ngurah Arda. (WDY)
