Konsumsi Elpiji Tiga Kg Naik Delapan Persen

Denpasar (Antara Bali) - PT Pertamina (Persero) mengatakan konsumsi elpiji ukuran tiga kilogram di Provinsi Bali mencapai 168.361 metrik ton tahun 2016 atau melonjak delapan persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kami akan evaluasi kenaikan itu, apa karena penambahan pertumbuhan rakyat miskin atau penggunaan masih banyak digunakan oleh kelompok mampu," kata Area Manager Communication Pertamina Wilayah Pemasaran V Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara Heppy Wulansari di Denpasar, Rabu.

Heppy menuturkan pasokan elpiji subsidi itu di Bali malah melebihi kuota empat persen dari jumlah konsumsi tersebut.

Sedangkan di daerah lain di wilayah pemasaran V, hanya berkisar satu sampai dua persen, sehingga Bali melampaui daerah lain.

Dengan kuota yang berlebih itu, maka ia menjamin Bali bebas dari kelangkaan elpiji melon tersebut.

Selain memastikan stok, pihaknya memastikan distribusi dari agen ke pangkalan berjalan lancar dan sesuai kuota.

Untuk mengantisipasi aksi borong oleh spekulan, pihaknya mewajibkan pangkalan untuk menuliskan histori distribusi dengan "log book" dalam sistem monitoring elpiji 3Kg atau simolek.

Tidak hanya itu, pembayaran dari pangkalan ke agen juga diwajibkan melalui bank sehingga pihaknya dapat menelusuri apabila alokasi tidak sesuai kuota ke pangkalan.

Di Bali, kata Heppy, hampir 80 persen pangkalan sudah menggunakan sistem tersebut, sedangkan sisanya dikejar tahun ini.

"Salah satunya untuk mengontrol jumlah tebusan pangkalan ke agen agar realisasi di lapangan sesuai kuota," katanya.

Agar alokasi elpiji tiga kilogram tepat sasaran, dalam waktu dekat Pemerintah bersama Pertamina bersiap melakukan program elpiji tiga kilogram tepat sasaran kepada 25,7 juta rumah tangga termiskin di seluruh Indonesia yang dibeli menggunakan kartu khusus.

Rencananya Bali bersama Batam dan Lombok akan menjadi daerah percontohan program tersebut.

Masyarakat ekonomi mampu masih dapat membeli elpiji tiga kilogram tetapi tidak dengan harga subsidi melainkan dengan harga keekonomian yang masih dibahas pemerintah. (WDY)