Pemerintah Provinsi Bali akan mengadakan sensus kekayaan budaya dan kearifan lokal yang ada di tiap-tiap desa adat melalui kegiatan Sensus Sat Kerthi Semesta Bali Berbasis Desa Adat.
"Dengan sensus ini sekaligus dalam upaya untuk mengembangkan dan memberdayakan desa adat yang lekat dengan nilai-nilai kebudayaan Bali," kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfos) Provinsi Bali Gede Pramana di Denpasar, Jumat.
Dia menambahkan sensus dilaksanakan berdasarkan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6/2014 tentang Desa dan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
"Hal ini dilatarbelakangi bahwa desa adat memiliki wilayah, hak asal usul, hak-hak tradisional, susunan asli, serta otonomi asli untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri," ucapnya saat menyosialisasikan sensus itu kepada para bendesa adat di Kabupaten Gianyar, Klungkung, Karangasem, dan Kota Denpasar secara virtual.
Baca juga: Gubernur Koster ajak masyarakat satukan kekuatan bangun Bali
Ia menjelaskan pembangunan Bali mencakup tiga aspek utama, yakni alam, krama, dan kebudayaan Bali berdasarkan Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sat Kerthi. Pelaksanaan sensus menjadi dasar pengambilan kebijakan dan pengembangan potensi desa adat.
Sensus Sat Kerthi Semesta Bali mencakup pendataan parahyangan (antara lain pura, benda sakral), palemahan (antara lain sumber daya alam, akomodasi, fasilitas pendidikan, kesehatan) dan pawongan (antara lain warga, sulinggih, tenaga kerja) pada 1.493 desa adat di Bali, yang nantinya untuk mengetahui tersedianya sistem dan basis data sumber daya desa adat.
Hasil pendataan sensus akan tersaji dalam bentuk dashboard monitoring dan terintegrasi dalam peta digital Provinsi Bali yang dapat diakses di :https ://sensusadat.baliprov.go.id, https ://sso.baliprov.go.id, https ://sikuat.baliprov.go.id
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali I Made Gunaja menambahkan saat pendataan di lapangan agar instrumen manual diisi terlebih dahulu sebelum menginput ke aplikasi sensus, hal ini untuk meminimalisasi kesalahan dan koreksi,
Ia mengatakan keterlibatan OPD ke lapangan karena datanya spesifik sehingga untuk memudahkan penginputan dilakukan sosialisasi melalui tiga metode, yakni secara virtual, secara bertahap melalui pertemuan tatap muka di 57 kecamatan, video tutorial via YouTube dan koordinasi intensif dengan tim sensus di kabupaten.
"Di masa pandemi tentu saja akan terjadi hambatan sehingga semuanya belum tentu akan berjalan kondusif seperti yang kita harapkan, dengan adanya berbagai model desa adat yang memiliki karakteristik yang berbeda pula dan penguasaan IT oleh petugas sensus tentu akan berpotensi menjadi hambatan dalam pengisian instrumen (input data)," ucapnya.
Baca juga: Gubernur Bali: Perlu kesadaran kolektif perkokoh desa adat
Selain itu, adanya kemungkinan gangguan koneksi signal yang kurang baik, sehingga perlu dilakukannya pengoordinasian pelaksanaan sensus dengan matang sekaligus memfasilitasi jaringan internet untuk mengunggah data di aplikasi sensus, dengan maksud membantu memublikasikan kegiatan sensus kepada masyarakat.
Selanjutnya, pengambilan data penduduk wajib melakukan koordinasi antara desa dinas dan desa adat dalam menyukseskan sensus. Di samping adanya pendampingan dan menyediakan data bagi desa adat terkait bidang seni, adat dan budaya.
Sensus ini akan mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali dalam wacana memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi parahyangan, pawongan, dan palemahan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
"Dengan sensus ini sekaligus dalam upaya untuk mengembangkan dan memberdayakan desa adat yang lekat dengan nilai-nilai kebudayaan Bali," kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfos) Provinsi Bali Gede Pramana di Denpasar, Jumat.
Dia menambahkan sensus dilaksanakan berdasarkan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6/2014 tentang Desa dan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
"Hal ini dilatarbelakangi bahwa desa adat memiliki wilayah, hak asal usul, hak-hak tradisional, susunan asli, serta otonomi asli untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri," ucapnya saat menyosialisasikan sensus itu kepada para bendesa adat di Kabupaten Gianyar, Klungkung, Karangasem, dan Kota Denpasar secara virtual.
Baca juga: Gubernur Koster ajak masyarakat satukan kekuatan bangun Bali
Ia menjelaskan pembangunan Bali mencakup tiga aspek utama, yakni alam, krama, dan kebudayaan Bali berdasarkan Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sat Kerthi. Pelaksanaan sensus menjadi dasar pengambilan kebijakan dan pengembangan potensi desa adat.
Sensus Sat Kerthi Semesta Bali mencakup pendataan parahyangan (antara lain pura, benda sakral), palemahan (antara lain sumber daya alam, akomodasi, fasilitas pendidikan, kesehatan) dan pawongan (antara lain warga, sulinggih, tenaga kerja) pada 1.493 desa adat di Bali, yang nantinya untuk mengetahui tersedianya sistem dan basis data sumber daya desa adat.
Hasil pendataan sensus akan tersaji dalam bentuk dashboard monitoring dan terintegrasi dalam peta digital Provinsi Bali yang dapat diakses di :https ://sensusadat.baliprov.go.id, https ://sso.baliprov.go.id, https ://sikuat.baliprov.go.id
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali I Made Gunaja menambahkan saat pendataan di lapangan agar instrumen manual diisi terlebih dahulu sebelum menginput ke aplikasi sensus, hal ini untuk meminimalisasi kesalahan dan koreksi,
Ia mengatakan keterlibatan OPD ke lapangan karena datanya spesifik sehingga untuk memudahkan penginputan dilakukan sosialisasi melalui tiga metode, yakni secara virtual, secara bertahap melalui pertemuan tatap muka di 57 kecamatan, video tutorial via YouTube dan koordinasi intensif dengan tim sensus di kabupaten.
"Di masa pandemi tentu saja akan terjadi hambatan sehingga semuanya belum tentu akan berjalan kondusif seperti yang kita harapkan, dengan adanya berbagai model desa adat yang memiliki karakteristik yang berbeda pula dan penguasaan IT oleh petugas sensus tentu akan berpotensi menjadi hambatan dalam pengisian instrumen (input data)," ucapnya.
Baca juga: Gubernur Bali: Perlu kesadaran kolektif perkokoh desa adat
Selain itu, adanya kemungkinan gangguan koneksi signal yang kurang baik, sehingga perlu dilakukannya pengoordinasian pelaksanaan sensus dengan matang sekaligus memfasilitasi jaringan internet untuk mengunggah data di aplikasi sensus, dengan maksud membantu memublikasikan kegiatan sensus kepada masyarakat.
Selanjutnya, pengambilan data penduduk wajib melakukan koordinasi antara desa dinas dan desa adat dalam menyukseskan sensus. Di samping adanya pendampingan dan menyediakan data bagi desa adat terkait bidang seni, adat dan budaya.
Sensus ini akan mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali dalam wacana memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi parahyangan, pawongan, dan palemahan.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021