Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengharapkan tidak ada penambahan pencairan hibah dari kelompok masyarakat yang difasilitasi anggota DPRD, seiring dengan penundaan dana alokasi umum sebesar Rp153,93 miliar lebih dari pemerintah pusat.
"Misalnya jangan nambah lagi hibah-hibah itu, banyak itu, ratusan miliar itu. Kalau boleh jangan dulu, yang penting gajinya (anggota dewan-red) dibayar," kata Pastika usai memimpin rapat dengan jajaran SKPD pemprov setempat, di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, akibat penundaan DAU dari pusat untuk Bali periode September hingga Desember 2016, maka gaji aparatur sipil negara dan juga anggota DPRD Bali harus dibayarkan dari APBD Bali.
"Kalaupun pusat `nggak` bayar, jadi pakai duit sendiri (APBD-red) dulu. Duit sendiri itu darimana. Sebenarnya sudah dialokasikan," ujarnya.
Pandangan senada disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun. Dia yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bali juga mengusulkan supaya bansos dan hibah dikurangi.
Pihaknya akan mencoba berbicara dengan jajaran DPRD provinsi setempat, terutama yang penyaluran hibahnya difasilitasi oleh wakil rakyat tersebut.
"Saya berharap bapak-bapak di dewan memahami, paling tidak ikut serta dalam keprihatinan ini. Program yang tidak `urgent` sama-sama dipotong. Mana yang primer dan sekunder," ucapnya.
Berdasarkan data dari Biro Keuangan Provinsi Bali jumlah proposal hibah yang masuk untuk tahun anggaran 2016 sebanyak 5.847 proposal dengan nilai Rp458,82 miliar lebih.
Menurut Cok Pemayun, postur anggaran memang harus digenjot kembali karena akan ada pengurangan pendapatan sekitar Rp650 miliar lebih yakni dari penundaan DAU sebesar Rp153 miliar lebih dan juga realisasi pendapatan yang diprediksi menurun hingga Rp500 miliar dari target.
Untuk menyesuaikan anggaran, lanjut dia, selain harus mengurangi hibah dan bansos, juga dengan mengurangi perjalanan dinas, berbagai bintek, dan hal-hal yang bersifat teknis lainnya. Namun, untuk kontrak-kontrak yang sudah berjalan, tetap harus dilanjutkan.
"Pembangunan RS Bali Mandara misalnya tetap harus jalan, malu dong, bangunannya sudah besar, alat kesehatannya masak ditunda," ujar Cok Pemayun.
Pihaknya bersama jajaran satuan kerja perangkat daerah Provinsi Bali hingga Sabtu (27/8) akan memverifikasi kembali program-program yang sudah direncanakan, setidaknya bisa menyesuaikan dengan adanya pengurangan APBD Bali hingga Rp650 miliar lebih itu. Sedangkan keputusan finalnya akan diambil pada Senin (29/8). (WDY)
