Gubernur Bali Ajak Susun Rencana Lebih Rasional

Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengajak jajarannya ke depan untuk menyusun rencana penganggaran yang lebih rasional dengan memperhatikan situasi ekonomi global dan nasional.

"Kita harus memperkirakan situasi ekonomi yang terburuk, meskipun kita tidak boleh pesimistis," kata Pastika saat membuka acara simakrama (temu wicara) dengan masyarakat, di Denpasar, Sabtu.

Dia mengemukakan, penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang harus diterima oleh Pemprov Bali dan tiga kabupaten/kota yakni Badung, Karangasem, dan Kota Denpasar untuk periode September-Desember 2016 itu, tidak terlepas dari melemahnya kondisi ekonomi global dan nasional.

Menurut dia, berbagai ekspor produk-produk dari Indonesia seperti kopi, kelapa sawit, batubara dan sebagainya, semuanya menjadi turun dan bahkan ada yang tidak laku karena ekonomi di negara-negara Eropa dan Tiongkok terus menurun.

Memang untuk ekonomi di negara-negara Amerika membaik, tetapi karena nilai tukar dolar Amerika yang diprediksi akan naik, tentunya makin berat tekanan keuangan yang dihadapi Indonesia yang mempunyai hutang dalam bentuk dolar Amerika. Apalagi di tengah situasi pasar dunia yang makin melemah.

Pastika menambahkan, meskipun wisatawan asing yang datang ke Bali masih stabil, namun lama tinggal dan pengeluarannya juga berkurang, sehingga berdampak pada penurunan pendapatan APBD Bali.

"Jadi, hidup ini saling ketergantungan sama lain, termasuk karena pengaruh situasi global berimbas pada wisatawan asing," ujarnya.
Pihaknya memprediksi tahun depan keadaan ekonomi global dan nasional, belum akan membaik sehingga dia mengajak jajarannya untuk menyusun penganggaran yang lebih rasional dan mengencangkan ikat pinggang.

"Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh, mari menentukan skala prioritas, yang penting dan mendesak yang diutamakan," kata Pastika.

Pemerintah Provinsi Bali harus menerima penundaan DAU dari pemerintah pusat sebesar Rp153 miliar lebih sehingga berimbas pada gaji pegawai yang harus dibayarkan dari APBD setempat.

Selain itu, pendapatan daerah setempat juga diprediksi mengalami penurunan hingga Rp500 miliar dari target yang sudah ditetapkan, sehingga pemerintah daerah harus melakukan sejumlah rasionalisasi untuk mengatasi kekurangan anggaran dalam APBD Induk 2016 lebih dari Rp653 miliar itu.

Sedangkan APBD Induk 2016 sebelumnya ditetapkan belanja sebesar Rp5,9 triliun dengan pendapatan asli daerah yang ditargetkan mencapai Rp3,35 triliun. (WDY)