Gubernur Pastika minta "simakrama" berlanjut

Denpasar (Antara) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta ajang "simakrama" atau temu wicara gubernur dengan masyarakat yang telah dilaksanakan selama 10 tahun kepemimpinannya tetap berlanjut pada era Cagub-Cawagub Bali terpilih hasil Pilkada 2018, karena ajang itu menjamin 'good governance'.

"Ini (simakrama-red) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, karena ada transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik. Ketiga hal ini menjadi pilar utama dari pemerintahan yang baik," kata Pastika di sela-sela "simakrama" terakhir di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya, Denpasar, Sabtu.

Menurut Pastika yang akan mengakhiri jabatannya pada 29 Agustus 2018 itu, "simakrama" yang digelar hari ini merupakan "simakrama" terakhir baginya setelah acara yang rutin digelar setiap akhir bulan itu dilaksanakan selama 10 tahun memimpin Bali.
      
"Kalau mau 'good governance dan clean government', maka ini (simakrama) harus ada, tidak bisa tidak. Ini rakyat dapat menyampaikan aspirasinya, kritiknya, kecamannya, usulnya dengan semangat menyamabraya (persaudaraan)," ujarnya pada acara yang juga dihadiri Wagub Bali terpilih Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati itu.

Namun, Pastika tidak memungkiri untuk melanjutkan "simakrama" bukan persoalan gampang karena diperlukan keberanian, kerendahan hati, kesabaran, transparansi, dan perlu akuntabilitas.

"Tidak gampang, makanya di seluruh Indonesia hanya ada di Bali. Perlu keberanian di situ, harus siap dimaki-maki orang karena kita tidak tahu persis siapa yang datang dan acara ini live (ada siaran langsung)," ucapnya.

Pastika berpandangan, jika memang seorang pemimpin ada kesalahan, maka harus bisa berjiwa besar mengakui kesalahan dalam "simakrama" karena kalau berkelit-kelit, justru bisa dianggap masyarakat berbohong.

Dengan "simakrama", lanjut dia, maka seorang pemimpin juga dapat mengetahui apa yang menjadi keinginan dan persoalan di masyarakat, untuk selanjutnya dicarikan solusi.

"Jadi, kita tahu maunya rakyat karena pemerintah dibentuk oleh rakyat, digaji oleh rakyat, semua fasilitas diberikan rakyat sehingga harus kembali pada kesejahteraan rakyat," ujar mantan Kapolda Bali itu.

Dalam acara simakrama yang berlangsung tiga jam itu, diantaranya mengemuka persoalan sampah hingga persoalan alih fungsi lahan pertanian, penggunaan teknologi pertanian dan sebagainya. (ed)