Denpasar (ANTARA) - Komisi IV DPRD Bali mempertemukan kepala sekolah dari beberapa kabupaten dengan pemprov dalam hal ini Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Bali untuk membahas persoalan infrastruktur pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Suwirta di Denpasar, Senin, mengatakan pertemuan ini untuk mempermudah beberapa sekolah yang memerlukan bantuan dalam menyampaikan ke pemerintah daerah, sehingga ia meminta kepala sekolah membawa proposal rincian yang dibutuhkan.
“Makanya kami undang kepala sekolah agar mereka bisa menyampaikan langsung dan kami sebagai saksinya kami harap mereka membawa proposal,” kata Suwirta.
Adapun kepala sekolah yang hadir berasal dari SMAN 2 Abiansemal, SMAN 1 Negara, SMAN 1 Nusa Penida, SMAN 3 Amlapura, SMAN 2 Banjar, SMKN 2 Singaraja, SMKN 1 Nusa Penida, dan SMKN 1 Klungkung.
DPRD Bali mendapatkan sejumlah penuturan kepala sekolah, mulai dari tembok jebol akibat cuaca ekstrem, kurangnya toilet hingga siswa harus mencari toilet di luar sekolah, bangunan lama yang rawan banjir, dan persoalan infrastruktur pendidikan lainnya.
“Terutama Karangasem, malah ada satu sekolah punya 6 rombongan belajar tiap angkatan tapi mereka cuma punya ruang kelas 24, bayangkan mereka harus belajar daring dan dari segi karakter susah mengawasi,” ujarnya.
“Yang lain juga masalah jalan akses, banyak sekali masalahnya, ada terbentur jalan pribadi, tanah pengembang juga yang belum menyetujui penggunaan jalan itu, sehingga kami menugaskan sekolah bentuk tim segera pembebasan lahan itu,” sambung Ketua Komisi IV.
Suwirta mengatakan hingga saat ini kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat belum berdampak pada anggaran pendidikan di Provinsi Bali.
Sebesar minimal 20 persen APBD Bali masih untuk pendidikan, namun sebagai mantan bupati ia menyadari tidak sedikit biaya yang diperlukan untuk memperbaiki infrastruktur sekolah di Bali.
“Oleh sebab itu kita juga berharap Pak Gubernur koordinasi dengan presiden untuk bisa dapat anggaran lebih besar sembari kita menggali potensi daerah kita, agar pendapatannya meningkat, kemandirian provinsi bisa meningkat,” ujarnya.
