Denpasar (Antara Bali) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bali Putu Astawa mengatakan pemprov setempat mengupayakan agar pembangunan fisik tidak sampai terpengaruh akibat adanya penundaan dana alokasi umum dari pemerintah pusat.
"Tentu kami harus membuat keseimbangan baru karena pendapatan Bali menjadi berkurang, maka pengeluaran juga harus dikurangi," kata Kepala Bappeda Bali Putu Astawa di Denpasar, Jumat.
Pemprov Bali terkena imbas penundaan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat sebesar Rp153,93 miliar yang seharusnya diterima pada periode September s.d. Desember 2016.
Selain itu, realisasi perolehan PAD pada tahun ini juga diprediksi menurun hingga Rp500 miliar dari target yang sudah disusun dalam APBD Provinsi Bali.
"Oleh karena itu, pimpinan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) Pemprov Bali sedang melakukan penyisiran terhadap berbagai kegiatan yang tidak terlalu berpengaruh terhadap target," ucapnya.
Astawa mencontohkan untuk kegiatan bimbingan teknis, perjalanan dinas dalam dan luar daerah, serta rapat-rapat akan ditunda pelaksanaannya.
"Boleh melaksanakan rapat, asalkan tanpa biaya. Kegiatan yang bersifat mendesak dan pentinglah yang akan diutamakan," ujarnya.
Menyinggung pembangunan fisik yang sudah terikat kontrak, dia menekankan, "Sedapat mungkin agar jangan sampai terganggu. Misalnya, pembangunan RS Mata Bali Mandara dan RS Bali Mandara yang dibuat berstandar internasional."
Akibat penundaan DAU, lanjut Astawa, akan memengaruhi APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2017. Pada tahun depan Pemprov Bali tidak berani memasang defisit terlalu besar karena tahun ini bisa saja tidak ada Silpa sebagai akibat adanya pengurangan jumlah pendapatan.
Di samping itu, perubahan anggaran juga disebabkan karena menyesuaikan dengan susunan organisasi perangkat daerah yang baru, yang harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
"Itu sedang disusun. Diharapkan akhir Agustus sudah ada konsep atau draf. Paling lambat November 2016 sudah terisi," ujar Astawa.
Meskipun ada perubahan terkait dengan program yang bisa ditunda dan menjadi prioritas, menurut dia, sedapat mungkin diupayakan agar tidak keluar dari rencana pembangunan jangka menengah daerah. (WDY)
