Mangupura (Antara Bali) - Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Badung, Bali, mengklaim realisasi pendapatan retribusi di sejumlah sektor melampaui sasaran sebesar Rp4 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk Tahun 2016.
"Pada APBD induk kami targetkan Rp104 miliar lebih dan pada APBD perubahan 2016 menjadi Rp108 miliar lebih, sehingga ada peningkatan Rp4 miliar," kata Kepala Dispenda Badung Wayan Adi Arnawa, di Mangupura, Jumat.
Ia mengatakan, kenaikan pendapatan retribusi ini diperoleh dari tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi parkir di jalan umum, retribusi Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Manguwaras, Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) serta retribusi pelayanan kesehatan.
Dalam rapat kerja sebelumnya, perwakilan dari Dispenda menyebutkan pendapatan retribusi hanya Rp94 miliar dari target Rp104 miliar pada APBD induk 2016.
Penyebab penurunan ini diakuinya, disebabkan anjloknya pendapatan retribusi di sejumlah sektor diantaranya retribusi terjadi pada izin mendirikan bangunan (IMB).
Namun, saat rapat kerja saat ini Adi Arnawa membantah terjadi penurunan pendapatan retribusi di Kabupaten Badung.
"Di luar dugaan, katanya, ada tambahan retribusi yang mencapai Rp 20 miliar. Dengan tambahan ini, target retribusi Badung justru meningkat Rp 4 miliar. Data ini kami dapatkan sehari sebelum raker," katanya.
Dalam rapat kerja tersebut dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata bersama Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, dihadiri Wakil Ketua DPRD Nyoman Karyana dan Made Sunarta bersama puluhan anggota DPRD serta kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkab Badung.
Batalnya penurunan pendapatan retribusi ini mendapat apresiasi dari Bupati Badung Nyoman Giri Prasta di tengah penundaan dana alokasi umum (DAU) Badung yang mencapai Rp60 miliar.
Wakil Ketua DPRD Badung yang membidangi anggaran Made Sunarta juga meminta penjelasan soal penggunaan silpa."Saya berharap silpa yang mencapai Rp265 miliar ini tak dihabiskan pada Tahun 2016," katanya.
Menurut dia, silpa tetap harus tersedia untuk mengantisipasi kondisi ekonomi yang tidak menentu pada tahun-tahun mendatang. (WDY)
