Jakarta (Antara Bali) - Wakil Presiden, Jusuf Kalla, meminta Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) untuk saling berkoordinasi dalam melaksanakan tugas
masing-masing.
"Saya minta ada koordinasi sistem, baik antara BPK dan BPKP, bukan untuk
saling mengambil alih tugas masing-masing, tapi mensinkronkan cara
pengawasan yang baik sehingga ada arah yang jelas," kata Kalla, dalam
pembukaan Rapat Koordinasi Nasional BPKP di Aula Gandhi BPKP Pusat,
Jakarta, Selasa.
Menurut Kalla, Indonesia tidak kekurangan lembaga pengawasan dalam
melakukan sistem kenegaraan karena selain BPK dan BPKP, juga ada
inspektur jenderal sampai pengawas di tingkat kabupaten.
"Begitu banyaknya pengawasan membuat aparat di bawah begitu capek untuk
memberikan laporan lagi setelah diperkasa BPK, BPKP, irjen
masing-masing," kata dia.
Kalla menambahkan dengan koordinasi yang baik akan menghasilkan
pengawasan yang saling melengkapi antara preventif dan pasca suatu
kegiatan dilakukan.
"Itulah kenapa BPK berbeda dengan BPKP, karena BPK cenderung pada
post-audit (pasca), sedangkan BPKP dan Irjen itu internal audit yang
meluruskan kalau ada yang bengkok," kata dia.
Dia kemudian menceritakan pengalamannya ketika menjadi kontraktor
pemenang tender pembangunan jalan 30 tahun yang lalu dan dalam
pelaksanaannya mendapat peringatan dari kepala BPKP Sulawesi Utara saat
itu.
"Waktu itu Pak Victor Hutagaol selalu membawa meteran, jalan yang saya
bangun kurang 20 cm, dia lalu tegur saya, ya kita cepat perbaiki," kata
dia.
"Artinya, kalau tender yang keliru ya perbaiki kekeliruannya, tidak
dibawa ke polisi. Sama apabila tidak dilaksanakan baru dibawa ke polisi.
Itulah namanya pengawasan," lanjut JK.
Oleh karena itu, melalui Rakornas APIP, JK juga mengharapkan adanya
peningkatan komitmen dan dukungan nyata seluruh pemangku kepentingan
untuk meningkatkan efektivitas peran lembaga dalam mengawal
akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional.
Rakornas APIP 2016 dihadiri 90 inspektur jenderal kementerian dan
lembaga, 34 inspektur provinsi, 68 inspektur kabupaten/kota, serta para
pejabat eselon I dan II BPKP. (WDY)
Jusuf Kalla Minta BPK-BPKP Saling Koordinasi
Selasa, 23 Agustus 2016 15:23 WIB