Indeks Demokrasi Indonesia Bali Capai 79,83

Denpasar (Antara Bali) - Badan Pusat Statistik (BPS ) Provinsi Bali mencatat, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Bali mencapai 79,83 dari skala 0 sampai 100 selama 2015 atau naik 3,70 poin dibandingkan tahun sebelumnya tercatat 76,13.

"Meski mengalami kenaikan, tingkat demokrasi Bali secara umum masih tetap berada pada kategori sedang," kata Kepala BPS Provinsi Bali, Adi Nugroho di Denpasar, Rabu.

Ia mengatakan, perkembangan IDI Bali selama enam tahun sejak 2009 hingga 2015 mengalami uktuasi. Hal itu tercermin 2009 capaiannya 70.35, kemudian 2010 naik menjadi 72,44, tahun 2011 menjadi 74,20, pada 2012 mencapai 71,75, 2013 tercatat 72.22. Sementara tahun 2014 capaiannya 76,13, dan 2015 sebesar 79,83.

"Meskipun demikian, tingkat demokrasi Bali berdasarkan penghitungan indeks sejak 2009 hingga 2015 tetap masih berada pada kategori sedang," ujar Adi Nugroho.

Hal itu menunjukan IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas di Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi.

Hal itu dilakukan karena IDI disusun berdasarkan "evidence based" (kejadian), sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan reaksi realitas yang terjadi.

Adi Nugroho menambahkan angka IDI Bali 2015 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek menunjukkan kesenjangan capaian antara aspek yang cukup lebar.

"Aspek kebebasan sipil sendiri adalah aspek dengan capaian paling tinggi 94,42, menyusul aspek hak-hak politik mencapai 77,42, dan aspek lembaga demokrasi yang memiliki capaian paling rendah 65,31," katanya.

Ia menjelaskan, secara lebih rinci pada 2015 distribusi indeks dalam ketiga aspek demokrasi yang diukur terlihat aspek kebebasan sipil dan aspek hak-hak politik mengalami peningkatan masing-masing 2,26 dan 16,15 poin.

Sementara itu, nilai indeks aspek lembaga demokrasi mengalami penurunan mencapai 14,25 poin. Nilai indeks aspek kebebasan sipil secara umum tetap berada pada kategori baik, sedangkan nilai indeks aspek hak-hak politik berfluktuasi pada kategori buruk menjadi kategori sedang.

Pada sisi lain untuk aspek lembaga demokrasi secara umum juga berfluktuasi pada kategori sedang dan baik. Demikian pula, pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah.

Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat.

Oleh sebab itu BPS bersama berbagai komponen sejak 2009 merumuskan pengukuran IDI, ujar Adi Nugroho. (WDY)