Denpasar (ANTARA) - Sejumlah narasumber dalam diskusi kelompok terarah (FGD) yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali menyampaikan Bali masih menghadapi sejumlah tantangan untuk meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
"Mulai 2021, penghitungan IDI menggunakan metode baru yang merupakan penyempurnaan dari metode penghitungan IDI sebelumnya," kata Anak Agung Gede Dirga Kardita selaku narasumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali di Denpasar, Selasa.
Ia menyebut penghitungan IDI metode baru menggunakan tiga aspek yakni kesetaraan, kapasitas lembaga demokrasi, dan kebebasan. Tiga aspek tersebut kemudian tertuang dalam 22 indikator.
Menurut Dirga, meskipun menggunakan metode penghitungan yang baru, ada sejumlah pencapaian skor indikator IDI Provinsi Bali yang masih perlu ditingkatkan.
Terutamanya dari sisi aspek kapasitas lembaga demokrasi, dengan indikator yang pencapaiannya tergolong masih rendah, yakni indikator transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBD oleh pemerintah serta pendidikan politik untuk kader parpol.
Kemudian dari sisi aspek kesetaraan, pencapaian masih rendah pada indikator partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan.
"Oleh karena itu, Tim Pokja IDI dengan didukung stakeholder terkait berperan penting dalam mendongkrak pencapaian indikator yang masih rendah tersebut," ucapnya pada FGD bertajuk "Penguatan Demokrasi dalam Meningkatkan Capaian IDI Provinsi Bali Tahun 2022" itu.
Baca juga: Indeks demokrasi di Bali menurun 3,7 titik
Langkah yang dapat dilakukan, antara lain, mendorong Bappeda atau BPKAD lakukan transparansi anggaran, agar (laporannya) dapat diunggah dalam format digital, serta mendorong peran parpol dalam memberikan pendidikan politik serta menjamin kebebasan berkumpul dan berpendapat.
Sementara itu, akademisi FISIP Universitas Udayana I Ketut Putra Erawan, Ph.D juga menyoroti tantangan-tantangan struktural di Bali dalam pencapaian IDI, seperti rendahnya capaian untuk indikator hak politik (aspek kesetaraan).
Kemudian tidak stabilnya capaian-capaian untuk indikator lembaga-lembaga politik (aspek kapasitas lembaga), dan penurunan drastis pada lembaga negara yang memberikan rasa keadilan dan rasa pemihakan terhadap rakyat (pengadilan, birokrasi, dan DPRD) terkait aspek kapasitas lembaga.
"Saya usulkan, bagaimana caranya kita meng-handle nilai-nilai IDI yang masih fluktuatif tersebut dan bagaimana membuat cara berpikir atau perspektif Bali yang fokusnya pada Tri Hita Karana dan Sad Kerthi, yang masuk dalam kultural ekologis itu juga menjadi indikator pengukuran IDI," katanya.
Caranya, kata Putra Erawan, dengan memperluas indikator IDI karena kalau sekarang itu baru masuk dari wilayah politik ke ekonomi dan sosial, belum masuk ke wilayah kultural ekologis. Langkah itu yang harus dilakukan Pemprov Bali untuk mengkalibrasi.
Indeks turun
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali Dewa Putu Mantera menyampaikan perkembangan IDI tahun 2020 Provinsi Bali, tercatat sebesar 77,59.
IDI pada 2020 tersebut mengalami penurunan 3,78 poin dibandingkan tahun 2019, namun demikian capaian IDI Bali pada tahun 2020 masih berada pada kategori "sedang".
"Sebagaimana kita ketahui bersama, IDI adalah ukuran tingkat perkembangan demokrasi Indonesia dengan menilai dinamika demokrasi yang terjadi di tingkat provinsi," katanya.
Baca juga: Pemprov Bali tercepat realisasikan bantuan parpol
IDI, ujar Dewa Mantera, dirancang untuk memberikan gambaran dengan jelas mengenai naik-turunnya kualitas demokrasi di daerah, yang di dalamnya menilai kondisi dan dinamika demokrasi yang telah terjadi selama satu tahun.
Pihaknya juga akan memfasilitasi kerja Pokja IDI Provinsi Bali agar ke depan bisa lebih aktif sehingga indikator yang masih rendah dapat didongkrak.
Dalam FGD ini juga menghadirkan narasumber Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Provinsi Bali Dr. I Gede Wardana yang banyak mengulas prinsip dan nilai-nilai demokrasi.
