Jakarta (Antara Bali) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna
Laoly resmi mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar
di bawah kepemimpinan Ketua Umum Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal
Idrus Marham, Rabu.
"Dengan ini kami menyampaikan secara resmi ada dua surat keputusan
pengesahan yakni SK pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Partai Golkar dan SK pengesahan susunan personalia DPP Partai Golkar
dengan Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham," jelas Yasonna
Laoly dalam konferensi pers di kantornya, di Jakarta, Rabu.
Yasonna menekankan tidak ada keterlambatan dalam pengesahan
kepengurusan Golkar hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa ini. Pengesahan
memang baru dilakukan setelah libur Lebaran.
"Pengajuan kepengurusan memang sebelum Lebaran, tapi karena Lebaran
libur maka kami teliti setelah Lebaran dan setelah menerima beberapa
dokumen yang dipersyaratkan, dalam tiga hari kami selesaikan," ujar
Yasonna.
Dia mengatakan sesuai keputusan Munaslub Golkar di Bali,
kepengurusan yang disahkan ini adalah meneruskan kepengurusan sebelumnya
untuk periode 2014-2019.
"Sehingga kepengurusan ini hingga 2019, untuk menyelesaikan masa bakti," terang dia.
Sekjen Golkar Idrus Marham yang hadir untuk menerima surat
pengesahan mengatakan partai berterima kasih kepada Menkumham Yasonna
Laoly yang telah menyelesaikan administrasi pengesahan kepengurusan
secara tepat waktu.
Idrus mengatakan dengan pengesahan kepengurusan ini maka seluruh
susunan pengurus Golkar akan kembali melaksanakan program-program yang
sudah disepakati dan diputuskan dalam Munaslub.
"Agenda terdekat yang akan kami lakukan adalah Rapimnas Golkar
tanggal 26-28 Juli 2016. Dalam Rapimnas itu kami akan membahas beberapa
rekomendasi yang dikeluarkan dalam Munaslub lalu," kata Idrus. (WDY)
Menkumham Resmi Sahkan Kepengurusan DPP Partai Golkar
Rabu, 20 Juli 2016 15:02 WIB