Gubernur Bali Tak Instrusikan Pemukulan Aktivis Lingkungan

Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan pihaknya tidak ada menginstruksikan pemukulan maupun penghadangan terhadap aktivis lingkungan pada saat Pawai Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-38 yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

"Tidak ada sama sekali dari saya. Saya dari dulu mau didemo mau apa `nggak masalah kok. Saya malah ngundang kalau mau bicara silakan bicara," kata Gubernur Pastika menanggapi pernyataan anggota DPRD Bali AA Ngurah Adi Ardana, di Denpasar, Senin.

Pastika juga mengaku prihatin kalau benar sampai terjadi pemukulan kepada aktivis lingkungan yang saat pawai tersebut, Sabtu (11/6) menggunakan kaos bertuliskan Bali Tolak Reklamasi itu oleh oknum yang diduga aparat keamanan itu.

"Saya pun tidak tahu siapa orang-orang itu, saya prihatin kalau ada sampai begitu. Di Bali tidak ada model begitu," ucap mantan Kapolda Bali.

Menurut dia, pada saat pawai itu kewenangan pengamanan Presiden ada pada Paspampres. Terkait dengan kejadian tersebut, dia mempersilakan pada pihak-pihak yang memiliki akses ke Paspampres untuk menanyakan mengenai protap pengamanan presiden saat itu.

Di sisi lan, Pastika mengatakan selama ini banyak orang yang "mengkambinghitamkan" dirinya menginginkan reklamasi Teluk Benoa di Kabupaten Badung.

"Kalau rakyat memang tidak menghendaki ya tidak, masak saya mesti berantem dengan rakyat, apa kepentingan saya. Saya tidak ada kepentingan apapun," ujarnya.

Pada sidang paripurna DPRD Bali dengan agenda Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2015 itu, salah satu anggota Dewan, Anak Agung Ngurah Adi Ardana mengajukan interupsi terkait peristiwa pemukulan aktivis lingkungan tersebut.

Menurut politisi dari PDI Perjuangan itu, cara-cara melarang masyarakat menonton pawai gara-gara memakai kaos tertentu dinilai tidak tepat, apalagi sampai terjadi pemukulan.

"Kami minta atensi dari penegak hukum supaya melakukan tindakan-tindakan yang tepat. Jangan sampai kita kembali ke masa lampau yang penuh tindakan represif seperti itu," ucapnya.

Adi Ardana juga mengaku sudah berkomunikasi dengan tim komunikasi AAGN Ari Dwipayana sebagai Tim Komunikasi Presiden. Dari hasil komunikasinya tersebut disebutkan bahwa sesungguhnya aspirasi tetap boleh disampaikan karena Presiden Joko Widodo tidak menginginkan aspirasi yang baik-baik saja. (WDY)