Denpasar (Antara Bali) - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali mengharapkan lewat program Bali Mandara jilid II yang dilaksanakan pemprov setempat dapat memberikan pengaruh signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
"Kami mengapresiasi pembangunan holistik yang telah dijalankan melalui program Bali Mandara. Harapan kami, berbagai program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan secara nyata memberikan pengaruh yang signifikan bagi masyarakat," kata Kepala ORI Bali Umar Ibnu Alkhatab dalam acara bertajuk Coffee Morning: Memperkuat Visi dan Misi Bali Mandara Jilid II, di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, program Bali Mandara memang telah memberikan pengaruh positif bagi masyarakat, namun untuk beberapa bidang masih harus diberikan perhatian.
Umar mencontohkan, bidang-bidang yang masih perlu dilakukan perbaikan adalah peningkatan infrastruktur jalan di Bali, persoalan kemacetan, peningkatan akses kesehatan serta pembangunan ekonomi yang lebih memberikan pengaruh kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bali Putu Astawa mengatakan sepertinya halnya program Bali Mandara Jilid I, Program Bali Mandara jilid 2 diharapkan dapat memberikan perbaikan yang bersifat konstruktif bagi masyarakat Bali.
Astawa juga menyampaikan sejak diluncurkan dari tahun 2008, program Bali Mandara telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Bali dari 6,17 persen (2008) turun menjadi 5.25 persen (2015).
Menurutnya, penurunan angka kemiskinan ini terjadi karena beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah dikucurkan, seperti program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) merupakan salah satu program yang digagas bertujuan membangkitkan sektor pertanian, program ini juga erat kaitannya dengan upaya mewujudkan Bali sebagai pulau organik.
Disamping itu, juga terdapat program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara yang menjadi fokus gebrakan pemerintah. Program ini awalnya menyasar pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan di atas 35 persen dengan setiap desa miskin mendapatkan Rp1,02 miliar.
Program tersebut diarahkan untuk penyaluran kredit serta pengembangan modal BUMDes, sehingga masyarakat diharapkan mampu mengembangkan perekonomiannya secara lebih mandiri.
Program Bali Mandara, berdampak terhadap penurunan tingkat pengagungguran yang ada di Bali yaitu pada tahun 2008 tingkat pengangguran mencapai 3,31 persen dan pada tahun 2015 turun menjadi 1,99 persen dimana jumlah tersebut berhasil mengantarkan Bali menempati posisi pertama Provinsi yang tingkat pengagugurannya terendah di Indonesia.
Sedangkan dalam hal meningkatkan akses masyarakat di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, Pemprov melalui Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ber KTP Bali namun tidak memiliki jaminan untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Meskipun diakuinya semenjak terbitnya peraturan baru dari Pemerintah Pusat yang menginstruksikan untuk mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kedalam Jaminan Kesehatan Nasional di tahun 2017, membuat Pemprov Bali tengah mencari jalan keluar karena antusiasme masyarakat saat ini masih lebih memilih memanfaatkan JKBM. Selain itu, juga sedang dilakukan pembangunan Rumah Sakit Mata Bali Mandara serta Rumah Sakit Internaisonal Bali Mandara.
Di samping sejumlah program tersebut, dalam gebrakan Bali Mandara Jilid II ini pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat Bali antar kabupaten/kota, guna memberikan pemerataan pembangunan.
Salah satu rencana pembangunan tersebut adalah pembangunan bandara Bali Utara, pembangunan akses jalan singkat (shortcut) di beberapa titik yang ada di kawasan timur, barat dan utara Bali, pembangunan jalan lingkar di Nusa Penida serta lainnya.
Astawa berharap dengan berbagai program pembangunan yang ada dalam Bali Mandara Jilid II tersebut dapat berjalan dengan lancar, dan secara berkelanjutan membawa perubahan pembangunan ke arah yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat Bali. (WDY)
