Disnaker Bali sasar Desa Sulahan program padat karya

Denpasar (Antaranews Bali) - Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali memilih Desa Sulahan, Kabupaten Bangli, sebagai sasaran program perluasan kerja sistem padat karya (PKSPK) untuk 2018, dengan alokasi anggaran mencapai Rp190 juta.

"Masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini sasaran program PKSPK masih satu desa. Kami menentukan desa penerima program berdasarkan proposal yang masuk dan juga digilir antarkabupaten," kata Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, Disnaker dan ESDM Provinsi Bali Gusti Putu Ngurah Wiranatha, di Denpasar, Senin.

Di samping itu, kriteria yang harus dipenuhi desa penerima program padat karya adalah termasuk sebagai salah satu desa miskin ataupun desa penerima program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara dari Pemprov Bali sebesar Rp1,02 miliar.

Selain termasuk desa miskin, di desa tersebut haruslah penduduk yang sedang menganggur jumlahnya cukup besar. "Sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Bali, sengaja disasar desa penerima Gerbangsadu untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, sebelum Bapak Gubernur mengakhiri jabatannya pada Agustus mendatang," ujar Wiranatha.

Dengan alokasi anggaran Rp190 juta tersebut, ditargetkan dapat memberikan bantuan kepada 150 jiwa penduduk Desa Sulahan yang akan terlibat dalam pembangunan jalan desa maupun untuk pembelian material, dan pengadministrasian kegiatan.

"Semaksimal mungkin diupayakan untuk memanfaatkan potensi material di Desa Sulahan, sehingga jalan desa yang dibangun bisa lebih panjang. Nanti kami akan verifikasi untuk melihat potensi yang dimiliki desa tersebut," ucapnya.

Wiranatha menambahkan, berdasarkan pengalaman pelaksanaan program ini di sejumlah desa pada tahun-tahun sebelumnya, dana yang dialokasikan lebih bersifat stimulus.

"Karena, ternyata masyarakat sangat berantusias untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di desa. Bahkan, ada yang mau secara sukarela menyumbangkan tenaganya," katanya.

Wiranatha sangat berharap ke depannya program ini bisa dibiayai melalui APBN sehingga lebih banyak desa yang disasar. Hal itu karena tidak sedikit desa yang telah mengajukan proposal untuk bisa mendapatkan program PKSPK, namun yang bisa direalisasikan melalui Pemprov Bali untuk setiap tahunnya hanya satu desa.

Pada 2017, program PKSPK telah dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah Payangan, Kabupaten Gianyar, untuk menaikkan air bersih melalui pipa. Sedangkan pada 2016 dimanfaatkan masyarakat Nusa Penida, Kabupaten Klungkung untuk membangun jalan desa. (WDY)