Jepang Alokasikan 20 Juta Yen Untuk Bali

Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Jepang mengalokasikan dana bantuan sosial sekitar 20 juta yen atau sekitar Rp2 miliar per tahun untuk membangun proyek kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.

"Oleh karena jumlah personel kami sedikit, maka setiap tahunnya satu sampai dua proyek di Bali," kata Konsul Jenderal Jepang di Denpasar, Noboru Nomura, Selasa.

Menurut dia, satu proyek bantuan sosial itu dianggarkan di bawah 10 juta yen yang disebutnya sebagai bantuan "grassroot".

Konjen Jepang kemudian mengajak para awak media di Denpasar untuk meninjau langsung beberapa proyek yang didanai dari negeri sakura itu.

Proyek bantuan sosial tersebut di antaranya bantuan ruang kelas bagi penyandang disabilitas di Yayasan Senang Hati yang berdiri di Desa Siangan, Kabupaten Gianyar yang diresmikan pasa 27 Juni 2014.

Di yayasan itu, Jepang menghibahkan 36 ribu dolar AS untuk pembangunan gedung dengan empat ruangan yang digunakan sebagai tempat belajar dan mengasah keterampilan.

Di yayasan yang didirikan Ni Putu Suriati itu, puluhan penyandang disabilitas diajarkan bahasa Indonesia dan Inggris, komputer, mengasah keterampilan menjahit, seni musik, melukis hingga membuat kerajinan tangan.

Negeri kekaisaran itu juga memberikan bantuan senilai 112.607 dolar AS untuk hibah satu unit mobil pemadam kebakaran dan satu unit mobil penyelamatan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gianyar yang diserahkan pada 23 April 2013.

Mobil pemadam kebakaran itu kemudian ditempatkan di Pasar Ubud, Gianyar.

Bantuan "grassroot" atau bantuan dana di bawah 10 juta yen tersebut dinilai lebih cepat dan mudah diberikan ke setiap kantor perwakilan di seluruh dunia termasuk di Indonesia karena proses birokrasi yang lebih cepat.

Dia menjelaskan apabila bantuan di atas 10 juta Yen maka prosesnya akan lebih lama.

"Kalau melewati 10 juta yen, kami harus mendapat persetujuan dari Kementerian Luar Negeri, parlemen dan Departemen Keuangan. Kalau proposal ke Indonesia, maka harus masuk ke Bappenas lalu ke Setneg. Itu memakan waktu lebih lama," imbuh diplomat jebolan Fisipol Universitas Indonesia tahun 1978 itu. (WDY)